Sambo dinilai bagian dari masalah dan tak pantas memberi saran/Terdakwa pembunuh Brigadir J, Ferdy Sambo/MI/Susanto.
Sambo dinilai bagian dari masalah dan tak pantas memberi saran/Terdakwa pembunuh Brigadir J, Ferdy Sambo/MI/Susanto.

Saran Sambo Soal Kasus Ismail Bolong Dinilai Tak Perlu

Siti Yona Hukmana • 02 Desember 2022 06:49
Jakarta: Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengomentari saran Ferdy Sambo soal kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dibongkar Aiptu (Purn) Ismail Bolong ditangani instansi lain. Menurut dia, Sambo tak pantas memberikan saran.
 
"Saat ini sebagai orang yang juga bagian masalah, sudah bukan kapasitasnya lagi untuk memberi saran," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat, 2 Desember 2022.
 
Bambang mengakui Saran sambo itu masuk akal. Sebab, bisa jadi mantan Kadiv Propam Polri itu mengetahui perilaku dan kultur di internal kepolisian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bila menyangkut pelanggaran-pelanggaran personelnya, apalagi memiliki pengaruh dan kewenangan yang tinggi," ujar Bambang.
 

Baca: Kasus Tambang Ilegal, Istri dan Anak Ismail Bolong Penuhi Panggilan Polisi


Menurut dia, langkah yang tepat dalam menindaklanjuti kasus Ismail Bolong yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera turun tangan. Kemudian, menunjukkan langkah-langkah yang konkrit untuk bertindak dalam kasus tambang ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi (pati) Polri itu.
 
"Bukan statement-statement, bukan retorika-retorika dan bukan akan-akan. Kalau Kapolri masih lambat, sepertinya Presiden (Joko Widodo) harus turun tangan," kata peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
 
Bambang menekankan Presiden seharusnya tidak lagi hanya meminta Kapolri menindaklanjuti kasus itu. Kepala Negara mesti segera menindak tegas personel yang melanggar melalui pembentukan tim independen dengan melibatkan lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas.
 
"Sekaligus mengumumkan kepada publik hasil penyelidikannya dengan transparan," kata Bambang.
 
Dia memandang kasus tambang ilegal itu secara kuantitas dan kualitas lebih besar dari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo. Bambang meyakini bila terus menunda penuntasan kasus tambang ilegal menjadi preseden buruk bagi citra Polri yang profesional.
 
"Implementasi dari perintah salah satunya tentu saja ada dukungan kebijakan, teknis dan ada tenggat waktu dari pelaksanaan perintah tersebut," ucap Bambang.
 
Ferdy Sambo menyampaikan sarannya usai menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Propam terkait kasus tambang ilegal di Kaltim yang dibongkar Ismail Bolong bisa ditangani instansi lain.
 
"Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan pejabat yang berwenang. Atau kalau enggak, dikasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu," kata Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selatan, Selasa, 29 November 2022.
 
Ismail Bolong ramai diperbincangkan usai menuding Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerima suap dalam koordinasi tambang ilegal itu. Purnawirawan berpangkat ajun inspektur polisi satu (aiptu) itu membuat video testimoni yang menyebut Agus menerima setoran uang Rp6 miliar dari seorang pengusaha untuk mengamankan tambang ilegal di Kaltim.
 
Belakangan, Ismail Bolong membantah tudingan itu. Dalam bantahannya, mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda itu pun mengaku tak mengenal Agus.
 
Dia justru melontarkan tuduhan ke Agus atas tekanan dari eks Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra kini menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran etik penyidikan pembunuhan Brigadir J.
 
Setelah kasus mencuat, beredar dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri soal adanya penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kaltim. Dalam temuan itu diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota Polri dan pejabat utama Polda Kalimantan Timur.
 
Salah satu nama yang disebut-sebut diduga menerima uang koordinasi kegiatan penambangan batu bara ilegal adalah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Laporan hasil penyelidikan itu bernomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022. Dokumen LHP itu diserahkan Ferdy Sambo ke Kapolri saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.
 
(ADN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif