Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron/Medcom.id/Candra Yuri
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron/Medcom.id/Candra Yuri

KPK Bakal Kembangkan Rasuah Jual Beli Jabatan di Pemalang

Candra Yuri Nuralam • 17 Agustus 2022 18:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mengembangkan dugaan suap dalam jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang. KPK tengah mencari bukti dalam perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
 
"(Jika) selain jual beli jabatan di Pemalang ada tindak pidana korupsi lainnya, tentu kami akan kembangkan ke arah tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Agustus 2022.
 
Ghufron mengatakan pihaknya tengah memeriksa sejumlah saksi. Informasi soal dugaan pidana lain juga diulik dari pemeriksaan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejauh ini yang kami lakukan masih pada tindak pidana pokoknya yaitu jual beli jabatan," ujar Ghufron.
 

Baca: KPK Temukan Uang Suap Terkait Jual Beli Jabatan Bupati Pemalang


KPK bakal menindak pihak lain yang terlibat pemufakatan jahat ini. Lembaga Antikorupsi tidak akan pandang bulu.
 
"Oleh karena itu kami berharap, informasi dan data yang mungkin diketahui publik masyarakat, bisa terus diinfokan kepada KPK," tutur Ghufron.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Mereka ialah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG). 
 
Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
 
Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(ADN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif