medcom.id, Jakarta: Sudah sekitar empat minggu kasus vaksin palsu terungkap. Namun, korban belum juga mendapatkan pertanggungjawaban dari rumah sakit yang mengedarkan vaksin palsu maupun dari dinas kesehatan.
Ketua Aliansi Korban Vaksin RS Harapan Bunda, Augus Siregar menuding RS Harapan Bunda lari dari tanggung jawab. Pasalnya, hingga kini, dia dan keluarga korban vaksin palsu lainnya belum mendapat penjelasan dari managemen RS tersebut.
"Ada upaya lari dari tanggung jawab. Mereka mengatakan RS Harapan Bunda tidak sama dengan 13 fasilitas kesehatan lainnya," kata Augus di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).
Ilustrasi vaksin palsu. Foto: MI/Rommy Pujianto
Bila memang RS Harapan Bunda tak terlibat dalam peredaran vaksin palsu, Augus tetap meminta RS tersebut bertanggung jawab. Setidaknya, lanjut Augus, RS swasta itu mau memberikan penanganan medis pada para korban.
"Minimal ada tanggung jawab untuk penanganan medis. Kami mau ke RS lain juga agak susah karena mereka takut kena getah RS Harapan Bunda," ungkapnya.
Augus mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi tim satuan tugas vaksin palsu. Menurutnya, adanya satgas tersebut tidak terlalu berdampak pada penanganan korban.
"Kami meminta Presiden juga menuntaskan ini dari hulunya. Kami tidak tahu apa Kemenkes atau BPOM yang lalai," tandas Augus.
medcom.id, Jakarta: Sudah sekitar empat minggu kasus vaksin palsu terungkap. Namun, korban belum juga mendapatkan pertanggungjawaban dari rumah sakit yang mengedarkan vaksin palsu maupun dari dinas kesehatan.
Ketua Aliansi Korban Vaksin RS Harapan Bunda, Augus Siregar menuding RS Harapan Bunda lari dari tanggung jawab. Pasalnya, hingga kini, dia dan keluarga korban vaksin palsu lainnya belum mendapat penjelasan dari managemen RS tersebut.
"Ada upaya lari dari tanggung jawab. Mereka mengatakan RS Harapan Bunda tidak sama dengan 13 fasilitas kesehatan lainnya," kata Augus di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).
Ilustrasi vaksin palsu. Foto: MI/Rommy Pujianto
Bila memang RS Harapan Bunda tak terlibat dalam peredaran vaksin palsu, Augus tetap meminta RS tersebut bertanggung jawab. Setidaknya, lanjut Augus, RS swasta itu mau memberikan penanganan medis pada para korban.
"Minimal ada tanggung jawab untuk penanganan medis. Kami mau ke RS lain juga agak susah karena mereka takut kena getah RS Harapan Bunda," ungkapnya.
Augus mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi tim satuan tugas vaksin palsu. Menurutnya, adanya satgas tersebut tidak terlalu berdampak pada penanganan korban.
"Kami meminta Presiden juga menuntaskan ini dari hulunya. Kami tidak tahu apa Kemenkes atau BPOM yang lalai," tandas Augus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
