medcom.id, Jakarta: Pemerintah didesak segera membentuk Badan Siber Nasional ditengah ancaman perang siber. Sistem keamanan siber di Indonesia dinilai masih sangat lemah.
Pakar IT Pratama Dahlia Persadha mengatakan, pemerintah masih belum peka terhadap kemanan siber di tanah air. Padahal, negara-negara lain sudah lebih dahulu membentuk badan keamanan siber.
Jika dibiarkan, kata Pratama, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Data-data penting dan rahasia negara bisa saja sewaktu-waktu dibobol oleh para pelaku kejahatan siber di dunia.
"Terlihat kita tidak siap ketika ada serangan dari luar. Tidak siap secara defense," kata Pratama dalam acara Prime Time News Metro TV, Selasa 16 Mei 2017.
Pemerintah pun dinilai belum mengatur soal standar pengamanan siber bagi perusahaan berbasis IT. Padahal sektor IT yang paling rentan terkena serangan siber baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pratama kembali mengatakan, pembentukan badan siber nasional dinilai sudah telat. Namun, mengantisipasi serangan siber di masa mendatang pembentukan badan ini sudah sangat mendesak. "Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," pungkas Pratama.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nN9V5D8b" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah didesak segera membentuk Badan Siber Nasional ditengah ancaman perang siber. Sistem keamanan siber di Indonesia dinilai masih sangat lemah.
Pakar IT Pratama Dahlia Persadha mengatakan, pemerintah masih belum peka terhadap kemanan siber di tanah air. Padahal, negara-negara lain sudah lebih dahulu membentuk badan keamanan siber.
Jika dibiarkan, kata Pratama, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk serangan siber. Data-data penting dan rahasia negara bisa saja sewaktu-waktu dibobol oleh para pelaku kejahatan siber di dunia.
"Terlihat kita tidak siap ketika ada serangan dari luar. Tidak siap secara defense," kata Pratama dalam acara
Prime Time News Metro TV, Selasa 16 Mei 2017.
Pemerintah pun dinilai belum mengatur soal standar pengamanan siber bagi perusahaan berbasis IT. Padahal sektor IT yang paling rentan terkena serangan siber baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pratama kembali mengatakan, pembentukan badan siber nasional dinilai sudah telat. Namun, mengantisipasi serangan siber di masa mendatang pembentukan badan ini sudah sangat mendesak. "Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," pungkas Pratama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
