medcom.id,Jakarta: Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintahannya memiliki empat prioritas utama dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan dalam Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Kantor Presiden, Jakarta.
"Pertama, menjamin kebutuhan pertahanan yang mencakup baik kesejahteraan prajurit hingga pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista)," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Presiden memaparkan prioritas kedua terkait kemandirian pertahanan. Agar Indonesia tidak bergantung lagi dengan kebijakan impor. Berikutnya, pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok, namun harus ditunjukkan dengan membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani.
"Harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani," imbuhnya.
Terakhir, menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari sistem keamanan yang komperhensif.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menghendaki setiap pembelian senjata mesti selalu disertai transfer teknologi, terutama bagi industri pertahanan strategis.
"Misalnya tank Angkatan Darat bisa terintegrasi dengan pesawat angkatan udara dan kapal tempur Angkatan Laut," tutupnya.
medcom.id,Jakarta: Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintahannya memiliki empat prioritas utama dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan dalam Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Kantor Presiden, Jakarta.
"Pertama, menjamin kebutuhan pertahanan yang mencakup baik kesejahteraan prajurit hingga pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista)," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Presiden memaparkan prioritas kedua terkait kemandirian pertahanan. Agar Indonesia tidak bergantung lagi dengan kebijakan impor. Berikutnya, pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok, namun harus ditunjukkan dengan membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani.
"Harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani," imbuhnya.
Terakhir, menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari sistem keamanan yang komperhensif.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menghendaki setiap pembelian senjata mesti selalu disertai transfer teknologi, terutama bagi industri pertahanan strategis.
"Misalnya tank Angkatan Darat bisa terintegrasi dengan pesawat angkatan udara dan kapal tempur Angkatan Laut," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
