Jakarta: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak tes wawasan kebangsaan dalam proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tes itu dinilai bisa melemahkan integritas KPK.
"Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks institusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya," kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.
Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Lembaga Antikorupsi belum memecat pegawai yang dinyatakan gagal itu.
Yudi menilai kegagalan pegawai itu merupakan upaya pelemahan KPK. Sebab, mereka yang tak lolos mayoritas orang-orang berintegritas tinggi. Hal itu membuat potensi KPK kehilangan pegawai berintegritas sangat tinggi.
"Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak," ujar Yudi.
Baca: Firli: Pembukaan Hasil Tes Kebangsaan Disaksikan Seluruh Pegawai KPK
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membantah kabar pemecatan 75 pegawainya yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Firli menegaskan informasi itu bukan dari KPK.
"Saya ingin katakan, sampai hari ini tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Mei 2021.
Firli menegaskan KPK tidak bisa memecat pegawainya semena-mena. Mantan Kapolda Sumatra Selatan itu juga menilai masalah pemecatan tidak etis diumbar ke publik meskipun KPK bisa melakukan itu.
Jakarta: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menolak tes wawasan kebangsaan dalam proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tes itu dinilai bisa melemahkan integritas KPK.
"Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks institusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya," kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.
Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Lembaga Antikorupsi belum memecat pegawai yang dinyatakan gagal itu.
Yudi menilai kegagalan pegawai itu merupakan upaya pelemahan KPK. Sebab, mereka yang tak lolos mayoritas orang-orang berintegritas tinggi. Hal itu membuat potensi KPK kehilangan pegawai berintegritas sangat tinggi.
"Segala upaya yang berpotensi menghambat
pemberantasan korupsi harus ditolak," ujar Yudi.
Baca: Firli: Pembukaan Hasil Tes Kebangsaan Disaksikan Seluruh Pegawai KPK
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membantah kabar pemecatan 75 pegawainya yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Firli menegaskan informasi itu bukan dari KPK.
"Saya ingin katakan, sampai hari ini tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Mei 2021.
Firli menegaskan KPK tidak bisa memecat pegawainya semena-mena. Mantan Kapolda Sumatra Selatan itu juga menilai masalah pemecatan tidak etis diumbar ke publik meskipun KPK bisa melakukan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
