medcom.id, Jakarta: Indonesia meminta ketegasan pemerintah Filipina dalam membebaskan 11 WNI dari sekapan Kelompok Abu Sayyaf. Pasalnya, proses pembebasan sandera berjalan cukup lama tanpa kejelasan.
"Kita, Menlu meminta ketegasan dari pemerintah Filipina, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penyanderaan ini setelah sekian lama terombang ambing," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Wiranto menuturkan, Indonesia sudah sangat siap membantu Filipina dalam menggelar operasi militer. Kesiapan itu berupa peralatan dan personel pasukan elit TNI dan Polri. Meski berisiko terhadap negara tetangga, operasi militer perlu digelar untuk menumpas kelompok teroris di perbatasan perairan Asia Tenggara.
"Kita mengharapkan ada suatu operasi militer yang lebih menjurus pada penyelesaian masalah itu. Walaupun itu dampaknya ke negara lain ya. Kita sudah menyiapkan unit-unit bantuan yang akan mendukung operasi itu," tutur mantan Ketum Hanura ini.
Wiranto menambahkan, pemerintah juga telah melakukan operasi intelijen untuk mengetahui keberadaan WNI yang diculik kelompok militan Filipina tersebut. Untuk itu, dia meminta keluarga korban tetap tenang lantaran peemrintah hingga kini terus mengupayakan pembebasan sandera tanpa cidera.
"Dalam hal ini operasi intelijen tetap kita jalankan. Agar kita terus mengetahui kondisi sebenarnya dari tersandera itu. Oleh karena itu saya memohon pada masyarakat harap tenang menghadapi itu. Percayakan pada pemerintah," tandas dia.
Hingga saat ini, 11 WNI masih ditahan kelompok Abu Sayyaf. Kasus terakhir ialah penyanderaan Herman Bin Manggak, warga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia. Herman diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, 3 Agustus. Sementara itu, dua ABK kapal masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Malaysia, telah dilepaskan.
medcom.id, Jakarta: Indonesia meminta ketegasan pemerintah Filipina dalam membebaskan 11 WNI dari sekapan Kelompok Abu Sayyaf. Pasalnya, proses pembebasan sandera berjalan cukup lama tanpa kejelasan.
"Kita, Menlu meminta ketegasan dari pemerintah Filipina, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penyanderaan ini setelah sekian lama terombang ambing," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Wiranto menuturkan, Indonesia sudah sangat siap membantu Filipina dalam menggelar operasi militer. Kesiapan itu berupa peralatan dan personel pasukan elit TNI dan Polri. Meski berisiko terhadap negara tetangga, operasi militer perlu digelar untuk menumpas kelompok teroris di perbatasan perairan Asia Tenggara.
"Kita mengharapkan ada suatu operasi militer yang lebih menjurus pada penyelesaian masalah itu. Walaupun itu dampaknya ke negara lain ya. Kita sudah menyiapkan unit-unit bantuan yang akan mendukung operasi itu," tutur mantan Ketum Hanura ini.
Wiranto menambahkan, pemerintah juga telah melakukan operasi intelijen untuk mengetahui keberadaan WNI yang diculik kelompok militan Filipina tersebut. Untuk itu, dia meminta keluarga korban tetap tenang lantaran peemrintah hingga kini terus mengupayakan pembebasan sandera tanpa cidera.
"Dalam hal ini operasi intelijen tetap kita jalankan. Agar kita terus mengetahui kondisi sebenarnya dari tersandera itu. Oleh karena itu saya memohon pada masyarakat harap tenang menghadapi itu. Percayakan pada pemerintah," tandas dia.
Hingga saat ini, 11 WNI masih ditahan kelompok Abu Sayyaf. Kasus terakhir ialah penyanderaan Herman Bin Manggak, warga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia. Herman diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, 3 Agustus. Sementara itu, dua ABK kapal masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Malaysia, telah dilepaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)