Terdakwa Jumhur Hidayat saat sidang tuntutan. Foto: Medcom.id/Aria Triyudha
Terdakwa Jumhur Hidayat saat sidang tuntutan. Foto: Medcom.id/Aria Triyudha

Kasus Berita Bohong, Petinggi KAMI Jumhur Hidayat Divonis Hari Ini

Nasional Pengadilan hoax Omnibus Law UU Cipta Kerja Jumhur Hidayat vonis Jumhur Hidayat
Aria Triyudha • 28 Oktober 2021 09:00
Jakarta: Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat, menjalani sidang vonis perkara penyebaran berita bohong, hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
 
"Majelis Hakim PN Jaksel akan memutus perkara pidana saya, Kamis, pukul 10.00 WIB," kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
 
Jumhur mengharapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berita bohong atau hoaks itu diberikan kejernihan berpikir dan kebersihan hati. Dia ingin vonis yang adil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Hoaks dan Komorbid Hambat Kelancaran Vaksinasi Covid-19 Ternate
 
Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menyinggung peringatan Sumpah Pemuda, yang jatuh tepat hari ini. Menghadapi vonis, Jumhur bertekad tetap menyumbangkan hidupnya untuk perjuangan.
 
"Menjadikan semua untuk satu Indonesia dan satu Indonesia untuk semua,"  terang Jumhur.
 
Dalam persidangan, Kamis, 23 September 2021, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Jumhur Hidayat dengan hukuman tiga tahun penjara. Dia dinilai terbukti menyiarkan berita bohong terkait Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga menciptakan keonaran.
 
Tuntutan itu merujuk Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jaksa mendakwa Jumhur Hidayat menyebarkan berita bohong melalui akun Twitter @jumhurhidayat.
 
Terdapat dua kalimat yang dinilai sebagai berita berita bohong. Pertama, kalimat yang diunggah pada 25 Agustus 2020, pukul 13.15 WIB, yaitu 'buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah.'
 
Kalimat kedua diunggah 7 Oktober 2020, pukul 08.17 WIB, yaitu 'UU ini memang untuk investor primitif dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab ya seperti di bawah ini: 35 investor asing nyatakan keresahannya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.'
 
Jaksa menilai kedua unggahan itu memunculkan  keonaran di tengah masyarakat. Unggahan Jumhur Hidayat dipandang memicu protes masyarakat melalui unjuk rasa. Aksi ini di antaranya terjadi 8 Oktober 2020 dan berakhir ricuh.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif