Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.

Imam Nahrawi Dicegah Sejak Agustus

Nasional OTT Pejabat Kemenpora Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 19 September 2019 22:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Menpora nonaktif Imam Nahrawi bepergian ke luar negeri. Tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk KONI itu dicegah pelesiran ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak Agustus 2019.
 
"Jadi KPK sudah mengirimkan surat kepada pihak imigrasi sejak akhir Agustus 2019 ini untuk dua orang dalam kasus dugaan suap terkait dengan hibah KONI," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
 
Surat pelarangan politikus PKB telah dilayangkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena memang kewajiban Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus diinformasikan pada tersangka maka surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah kami beritahukan sebenarnya. Setidaknya di awal September ya awal September 2019 ini jadi tersangka," kata Febri.
 
KPK menetapkan Imam sebagai tersangka kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Imam dijerat bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum.
 
Imam dan Miftahul diduga menerima Rp14,7 miliar. Imam juga disinyalir meminta uang Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Total dugaan penerimaan Imam mencapai Rp26,5 miliar.
 
Uang itu diduga komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.
 
Imam dan Miftahul dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif