Jakarta: Polri siap mengamankan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mematangkan persiapan.
"Sudah disiapkan (pengamanan). Secara matang akan dijelaskan oleh Polda Metro Jaya," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin, 24 Juni 2019.
Disisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono meminta masyarakat untuk tidak turun ke jalan pada hari putusan sidang PHPU yang direncanakan Jum'at 28 Juni 2019. Hal itu guna meredam potensi kerusuhan seperti 21 dan 22 Mei 2019.
"Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan," ujar Argo.
Argo menegaskan seluruh aksi yang diselenggarakan di jalan protokol depan Gedung MK oleh pihak mana pun tidak diperbolehkan. Hal itu dinilai melanggar Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Baca juga: Polisi Larang Halalbihalal 212 di Sekitar MK
Aksi ini diyakini dapat mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Di sisi lain, hakim MK juga tengah fokus menangani gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan calon presiden Prabowo Subianto.
Sebulumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan sebanyak 47 ribu personel gabungan berjaga saat pembacaan putusan sengketa PHPU. Personel gabungan TNI-Polri itu disebar di sejumlah titik rawan.
"Semua titik yang ada kita tempatkan. Di KPU, Bawaslu, MK, DPR dan sebagainya. Kita tempatkan, jumlahnya sampai lebih kurang 47 ribu di beberapa titik," kata Gatot di Monas, Jakarta Pusat, Minggu 23 Juni 2019.
Gatot mengatakan pengamanan Gedung MK diperketat. Sebanyak 12 ribu personel gabungan berjaga di sekitar Gedung MK. Gatot mengaku belum mendapatkan laporan terkait potensi kericuhan.
Namun, ia tak ingin para personel terlena dengan situasi itu. Pengamanan diperketat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
"Apakah ada nanti masa yang unjuk rasa atau tidak unjuk rasa kita akan tetap menempatkan pasukan pada titik yang sudah kita persiapkan," tegas Gatot.
Gatot juga meminta masyarakat legawa menerima hasil putusan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU).Kerusuhan yang disebabkan perbedaan pandangan politik bukan cerminan masyarakat Indonesia.
Jakarta: Polri siap mengamankan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mematangkan persiapan.
"Sudah disiapkan (pengamanan). Secara matang akan dijelaskan oleh Polda Metro Jaya," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin, 24 Juni 2019.
Disisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono meminta masyarakat untuk tidak turun ke jalan pada hari putusan sidang PHPU yang direncanakan Jum'at 28 Juni 2019. Hal itu guna meredam potensi kerusuhan seperti 21 dan 22 Mei 2019.
"Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan," ujar Argo.
Argo menegaskan seluruh aksi yang diselenggarakan di jalan protokol depan Gedung MK oleh pihak mana pun tidak diperbolehkan. Hal itu dinilai melanggar Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Baca juga:
Polisi Larang Halalbihalal 212 di Sekitar MK
Aksi ini diyakini dapat mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Di sisi lain, hakim MK juga tengah fokus menangani gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan calon presiden Prabowo Subianto.
Sebulumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan sebanyak 47 ribu personel gabungan berjaga saat pembacaan putusan sengketa PHPU. Personel gabungan TNI-Polri itu disebar di sejumlah titik rawan.
"Semua titik yang ada kita tempatkan. Di KPU, Bawaslu, MK, DPR dan sebagainya. Kita tempatkan, jumlahnya sampai lebih kurang 47 ribu di beberapa titik," kata Gatot di Monas, Jakarta Pusat, Minggu 23 Juni 2019.
Gatot mengatakan pengamanan Gedung MK diperketat. Sebanyak 12 ribu personel gabungan berjaga di sekitar Gedung MK. Gatot mengaku belum mendapatkan laporan terkait potensi kericuhan.
Namun, ia tak ingin para personel terlena dengan situasi itu. Pengamanan diperketat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
"Apakah ada nanti masa yang unjuk rasa atau tidak unjuk rasa kita akan tetap menempatkan pasukan pada titik yang sudah kita persiapkan," tegas Gatot.
Gatot juga meminta masyarakat legawa menerima hasil putusan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU).Kerusuhan yang disebabkan perbedaan pandangan politik bukan cerminan masyarakat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
