Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Kadis PUPR Jabar Diperiksa KPK terkait Suap Meikarta

Nasional kasus suap meikarta OTT Pejabat Bekasi
M Sholahadhin Azhar • 21 Agustus 2019 13:07
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jawa Barat, HM Guntoro. Dia akan diperiksa ihwal kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, milik Lippo Group.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta untuk tersangka IWK (eks Sekda Jabar Iwa Karniwa)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.
 
Selain Guntoro, KPK juga memanggil Kabid Teknik Dinas Bina Marga Jawa Barat, Gumilang, dan seorang konsultan bernama Hesti Raharja. Keduanya akan dimintai keterangan untuk kasus yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, sebagai tersangka.
 
Baca juga:Soleman Bantah Berkomunikasi dengan Penyuap Sekda Jabar
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif