Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding. MI/Galih Pradipta
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding. MI/Galih Pradipta

KPK Minta Pemkab Kukar Selamatkan Sengketa Tanah Rp69 Miliar

Candra Yuri Nuralam • 26 Juni 2022 11:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara menyelesaikan sengketa aset pertahanan seluar 27 hektare. Tanah bermasalah yang ada di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, itu ditaksir Rp69 miliar.
 
"Pemkab Kukar bersama pihak-pihak terkait (harus) memastikan segera melakukan pencatatan aset tanah tersebut baik secara administratif maupun penerbitan dokumen sertifikatnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Minggu, 26 Juni 2022.
 
KPK juga meminta Pemkab Kukar menguasakan aset secara fisik. Tanah sengketa harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat untuk kepentingan rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, aset tanah seluas 276.605 m2 tersebut merupakan milik pemda Kukar dengan sumber perolehan berasal dari belanja APBD Pemkab Kukar tahun 1997," ujar Ipi.
 
Baca: KPK Dalami Proses Pengadaan LNG di Pertamina

Tanah itu rencananya mau digunakan untuk perluasan RSUD Aji Muhammad Parikesit, Kukar. Perluasan rumah sakit itu belum dilakukan karena tanahnya masih bermasalah.
 
Ipi mengatakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Pemkab Kukar sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) pada 2021. Koordinasi itu berupa penyerahan dokumen untuk menerbitkan sertifikat tanah.
 
KPK kemudian menjembatani Pemkab Kukar dan BPN untuk mempercepat penerbitan sertifikat. Sertifikat tanah Pemkab Kukar ini segera rampung dalam waktu dekat.
 
"Keduanya kemudian menyepakati penerbitan sertifikat paling lambat Juli 2022," tutur Ipi.
 
KPK berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah asetnya. Penggunaan aset yang baik diyakini bisa menutup celah korupsi di daerah.
 
"Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah," ucap Ipi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif