medcom.id, Jakarta: Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan terhadap pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang masuk dalam APBN-P 2015 DKI Jakarta. Hal ini dilakukan setelah ada permintaan dari sejumlah pihak yang menilai ada kejanggalan dalam pengadaan tersebut.
"Terkait pengadaan UPS masih kita selidiki karena ada permintaan dari beberapa pihak dan tentu yang berkembang di masyarakat kita selidiki apa saja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2015).
Namun, dia belum mau menjelaskan lebih jauh terkait penyelidikan yang tengah dilakukan. Martinus hanya mengatakan, penyelidikan bisa dilakukan dalam hal apapun.
"Diselidiki itu bisa dokumen, orang, barang-barang, bisa lokasi itu yang kita selidiki," jelas dia.
Martinus juga belum mau membeberkan siapa pihak yang melaporkan pengadaan UPS tersebut ke pihak Polri.
Seperti diketahui, Ahok telah melaporkan dugaan penggelembungan dana APBD di DKI Jakarta, salah satunya pengadaan UPS di sekolah-sekolah ke KPK. Usai pelaporan itu, DPRD mengancam balik untuk melaporkan Ahok ke KPK dan Mabes Polri. Diduga, salah satu anggota DPRD Lulung Lunggana telah melaporkan Ahok.
medcom.id, Jakarta: Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan terhadap pengadaan
uninterruptible power supply (UPS) yang masuk dalam APBN-P 2015 DKI Jakarta. Hal ini dilakukan setelah ada permintaan dari sejumlah pihak yang menilai ada kejanggalan dalam pengadaan tersebut.
"Terkait pengadaan UPS masih kita selidiki karena ada permintaan dari beberapa pihak dan tentu yang berkembang di masyarakat kita selidiki apa saja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2015).
Namun, dia belum mau menjelaskan lebih jauh terkait penyelidikan yang tengah dilakukan. Martinus hanya mengatakan, penyelidikan bisa dilakukan dalam hal apapun.
"Diselidiki itu bisa dokumen, orang, barang-barang, bisa lokasi itu yang kita selidiki," jelas dia.
Martinus juga belum mau membeberkan siapa pihak yang melaporkan pengadaan UPS tersebut ke pihak Polri.
Seperti diketahui, Ahok telah melaporkan dugaan penggelembungan dana APBD di DKI Jakarta, salah satunya pengadaan UPS di sekolah-sekolah ke KPK. Usai pelaporan itu, DPRD mengancam balik untuk melaporkan Ahok ke KPK dan Mabes Polri. Diduga, salah satu anggota DPRD Lulung Lunggana telah melaporkan Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
