medcom.id, Jakarta: Ketegangan antara Polri dan KPK masih terus berlangsung. Presiden Joko Widodo juga tengah berupaya untuk mencari jalan keluar penanganan konflik dua lembaga penegak hukum ini.
Dalam dua kali konferensi persnya, Presiden Jokowi menegaskan jangan ada gesekan antara dua lembaga itu dan tak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap petinggi-petingginya.
Namun menurut Peneliti CSIS Philips J Vermonte, penanganan akan lebih mudah jika Presiden Joko Widodo terlebih dulu fokus menuntaskan persoalan di kepolisian. Presiden harus mengevaluasi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Karena hal ini terkait penegakan hukum ke depan yang akan berpengaruh pada pemerintahan Jokowi selama lima tahun.
"Lebih mudah harusnya menyelesaikan isu di Polri karena Polri langsung ada di bawah presiden. Pak Jokowi punya kekuasaan yang lebih langsung dan dia punya keputusan konstitusional," kata Philips usai diskusi 'Temu Media CSIS: Political Viewpoint(s)' di kantor CSIS Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).
Sementara penanganan persoalan di KPK, kata dia, memerlukan waktu yang lebih panjang. "Ada urusannya dengan DPR," lanjut Philips.
Jika tak segera dituntaskan, Philips meyakini isu Budi Gunawan akan menjadi masalah bagi pemerintahan Jokowi. Dia khawatir akan menciptakan komplikasi politik. Maka dari itu, kata dia, Jokowi dan timnya mesti bergerak cepat.
"Ini titiknya pak Jokowi harus memperhatikan suara publik atau suara rakyat kalau dia mau go along dengan publik bahwa ini calonnya bermasalah," pungkas dia.
"kalau pun ini dilakukan (pelantikan) akan merugikan Jokowi dalam jangka panjang karena ini terkait penegakan hukum sementara komitmennya ingin bersih bersih korupsi anti korupsi dan lain-lain," tambah Philips.
medcom.id, Jakarta: Ketegangan antara Polri dan KPK masih terus berlangsung. Presiden Joko Widodo juga tengah berupaya untuk mencari jalan keluar penanganan konflik dua lembaga penegak hukum ini.
Dalam dua kali konferensi persnya, Presiden Jokowi menegaskan jangan ada gesekan antara dua lembaga itu dan tak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap petinggi-petingginya.
Namun menurut Peneliti CSIS Philips J Vermonte, penanganan akan lebih mudah jika Presiden Joko Widodo terlebih dulu fokus menuntaskan persoalan di kepolisian. Presiden harus mengevaluasi pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Karena hal ini terkait penegakan hukum ke depan yang akan berpengaruh pada pemerintahan Jokowi selama lima tahun.
"Lebih mudah harusnya menyelesaikan isu di Polri karena Polri langsung ada di bawah presiden. Pak Jokowi punya kekuasaan yang lebih langsung dan dia punya keputusan konstitusional," kata Philips usai diskusi 'Temu Media CSIS: Political Viewpoint(s)' di kantor CSIS Gedung Pakarti Center, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).
Sementara penanganan persoalan di KPK, kata dia, memerlukan waktu yang lebih panjang. "Ada urusannya dengan DPR," lanjut Philips.
Jika tak segera dituntaskan, Philips meyakini isu Budi Gunawan akan menjadi masalah bagi pemerintahan Jokowi. Dia khawatir akan menciptakan komplikasi politik. Maka dari itu, kata dia, Jokowi dan timnya mesti bergerak cepat.
"Ini titiknya pak Jokowi harus memperhatikan suara publik atau suara rakyat kalau dia mau go along dengan publik bahwa ini calonnya bermasalah," pungkas dia.
"kalau pun ini dilakukan (pelantikan) akan merugikan Jokowi dalam jangka panjang karena ini terkait penegakan hukum sementara komitmennya ingin bersih bersih korupsi anti korupsi dan lain-lain," tambah Philips.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
