Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Ida Nursida, istri Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Nursida tak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK pada Senin, 25 September 2023.
"Tim penyidik menjadwal ulang untuk pemanggilan berikutnya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 September 2023.
Saksi lain yang dijadwal ulang pemeriksaannya yaitu wiraswasta Evy Nuviati. Ia juga tak hadir dalam pemanggilan KPK pada Senin, 25 September 2023.
KPK juga terus menggali aset milik Hasbi Hasan yang diyakini berkaitan dugaan suap penanganan perkara. Informasi itu diulik dengan memeriksa dua saksi yang memenuhi pemanggilan.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari tersangka HH (Hasbi Hasan)," jelasnya.
Kedua saksi yang memberikan keterangan yakni wiraswasta Rinaldo Septariando B, dan Notaris Dewantari Handayani. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci aset milik Hasbi yang didalami penyidik.
Kasus ini bermula ketika Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka beberapa kali menghubungi mantan Komisaris Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto untuk mengurus kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Advokat Theodorus Yosep Parera menjadi kuasa hukumnya saat itu.
Permintaan Heryanto, yakni Budiman, divonis bersalah dalam kasasi tersebut. Dadan akhirnya mau membantunya dengan syarat adanya imbalan.
Dalam dugaan kongkalikong ini, Heryanto dan Dadan juga pernah membahas pengurusan kasus di Kantor Yosep, yakni Rumah Pancasila di Semarang pada Maret 2022. Di sana, Dadan menelepon Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk meminta bantuan.
Setelahnya, Heryanto menyerahkan uang Rp11,2 miliar ke Dadan. Duit itu dikirimkan dengan cara transfer sebanyak tujuh kali.
Uang itu membuat Heryanto menang kasasi. Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis kasasi dan mendapatkan hukuman penjara lima tahun.
Dadan dan Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Ida Nursida, istri Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Nursida tak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK pada Senin, 25 September 2023.
"Tim penyidik menjadwal ulang untuk pemanggilan berikutnya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 September 2023.
Saksi lain yang dijadwal ulang pemeriksaannya yaitu wiraswasta Evy Nuviati. Ia juga tak hadir dalam pemanggilan KPK pada Senin, 25 September 2023.
KPK juga terus menggali aset milik Hasbi Hasan yang diyakini berkaitan dugaan
suap penanganan perkara. Informasi itu diulik dengan memeriksa dua saksi yang memenuhi pemanggilan.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari tersangka HH (Hasbi Hasan)," jelasnya.
Kedua saksi yang memberikan keterangan yakni wiraswasta Rinaldo Septariando B, dan Notaris Dewantari Handayani. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci aset milik Hasbi yang didalami penyidik.
Kasus ini bermula ketika Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka beberapa kali menghubungi mantan Komisaris Independen Wika Beton Dadan Tri Yudianto untuk mengurus kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Advokat Theodorus Yosep Parera menjadi kuasa hukumnya saat itu.
Permintaan Heryanto, yakni Budiman, divonis bersalah dalam kasasi tersebut. Dadan akhirnya mau membantunya dengan syarat adanya imbalan.
Dalam dugaan kongkalikong ini, Heryanto dan Dadan juga pernah membahas
pengurusan kasus di Kantor Yosep, yakni Rumah Pancasila di Semarang pada Maret 2022. Di sana, Dadan menelepon Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk meminta bantuan.
Setelahnya, Heryanto menyerahkan uang Rp11,2 miliar ke Dadan. Duit itu dikirimkan dengan cara transfer sebanyak tujuh kali.
Uang itu membuat Heryanto menang kasasi. Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis kasasi dan mendapatkan hukuman penjara lima tahun.
Dadan dan Hasbi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
