Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menganggap Partai Golkar dicatut dalam kesaksian sidang suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Politikus partai beringin itu membantah Golkar menerima keuntungan dana hasil korupsi.
"Kalau ada yang menyebut nama Golkar, Golkar kan lembaga, bagaiamana menerima duitnya? Tanyakan orangnya. Bisa saja dia menjual nama Partai Golkar untuk mengambil keuntungan dari situ," tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Tuduhan kepada Partai Golkar itu dinilai perlu dibuktikan dengan fakta yang jelas. Konektivitas dan relevansi oknum yang terlibat bisa saja terjadi dalam konteks perseorangan.
"Harus bisa membuktikan bahwa Golkar menerima sumbangan itu dan minta pada yang bersangkutan," ujar dia.
Bamsoet mengungkap Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan dilakukan bila terjadi perubahan jajaran petinggi partai. Namun, tokoh yang berniat mencalonkan diri sebagai ketua umum secara terpisah memiliki tim pemenangan sendiri, termasuk sumber dana yang digunakan.
"Saya fokus pada penyelenggaraan munas dengan keuangan Partai Gokar sendiri. Pasti kan tiap tim (calon ketum) punya pasukan," jelas eks Bendahara Umum Partai Golkar ini.
Baca: Novanto Kaget Dikaitkan dalam Kasus Korupsi Bakamla
Bamsoet menampik dirinya loyalis mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang ikut disebut dalam suap Bakamla. Ia menegaskan dalam aturan partai calon ketum Golkar tak boleh terlibat gratifikasi.
"Jadi intinya, dalam sebuah munas, apalagi dengan banyak calon, pasti ada gesekan dan berlomba-lomba untuk menang. Nah, masing-masing calon punya jaringan pendukungnya, sejauh tidak melanggar aturan dan UU Tipikor sah-sah saja," kata Bamsoet.
Nama beberapa petinggi partai muncul dalam sidang kasus suap di Bakamla. Salah satu yang disebut ialah Novanto.
Penyebutan nama Novanto tak lepas dari permintaan uang oleh politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi. Uang itu diduga untuk keperluan Munas Golkar.
Hal tersebut terungkap saat jaksa menampilkan percakapan antara politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi dengan pengusaha Erwin Arief. Fayakhun meminta USD300 ribu untuk petinggi Golkar.
Jaksa juga menunjukkan bukti percakapan antara Fayakhun dan Erwin. Dalam percakapan itu, Fayakhun menginformasikan ia sedang mengupayakan anggaran pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla kepada Erwin.
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menganggap Partai Golkar dicatut dalam kesaksian sidang suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Politikus partai beringin itu membantah Golkar menerima keuntungan dana hasil korupsi.
"Kalau ada yang menyebut nama Golkar, Golkar kan lembaga, bagaiamana menerima duitnya? Tanyakan orangnya. Bisa saja dia menjual nama Partai Golkar untuk mengambil keuntungan dari situ," tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Tuduhan kepada Partai Golkar itu dinilai perlu dibuktikan dengan fakta yang jelas. Konektivitas dan relevansi oknum yang terlibat bisa saja terjadi dalam konteks perseorangan.
"Harus bisa membuktikan bahwa Golkar menerima sumbangan itu dan minta pada yang bersangkutan," ujar dia.
Bamsoet mengungkap Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan dilakukan bila terjadi perubahan jajaran petinggi partai. Namun, tokoh yang berniat mencalonkan diri sebagai ketua umum secara terpisah memiliki tim pemenangan sendiri, termasuk sumber dana yang digunakan.
"Saya fokus pada penyelenggaraan munas dengan keuangan Partai Gokar sendiri. Pasti kan tiap tim (calon ketum) punya pasukan," jelas eks Bendahara Umum Partai Golkar ini.
Baca: Novanto Kaget Dikaitkan dalam Kasus Korupsi Bakamla
Bamsoet menampik dirinya loyalis mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang ikut disebut dalam suap Bakamla. Ia menegaskan dalam aturan partai calon ketum Golkar tak boleh terlibat gratifikasi.
"Jadi intinya, dalam sebuah munas, apalagi dengan banyak calon, pasti ada gesekan dan berlomba-lomba untuk menang. Nah, masing-masing calon punya jaringan pendukungnya, sejauh tidak melanggar aturan dan UU Tipikor sah-sah saja," kata Bamsoet.
Nama beberapa petinggi partai muncul dalam sidang kasus suap di Bakamla. Salah satu yang disebut ialah Novanto.
Penyebutan nama Novanto tak lepas dari permintaan uang oleh politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi. Uang itu diduga untuk keperluan Munas Golkar.
Hal tersebut terungkap saat jaksa menampilkan percakapan antara politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi dengan pengusaha Erwin Arief. Fayakhun meminta USD300 ribu untuk petinggi Golkar.
Jaksa juga menunjukkan bukti percakapan antara Fayakhun dan Erwin. Dalam percakapan itu, Fayakhun menginformasikan ia sedang mengupayakan anggaran pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla kepada Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
