Tim Perumus Minta KPK Baca Utuh RKUHP

Achmad Zulfikar Fazli 06 Juni 2018 14:33 WIB
kuhpruu kuhprancangan kuhp
Tim Perumus Minta KPK Baca Utuh RKUHP
Lambang KPK. Foto: MI/Panca Syurkani.
Jakarta: Ketua Tim Perumus Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membaca lengkap draf RKUHP. Muladi yakin polemik tak akan muncul jika RKUHP dibaca dan dipahami dengan baik.

"Kalau membaca (R)KUHP itu yang utuh, jangan sporadis," kata Muladi dalam jumpa pers di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

Muladi meminta KPK membaca kembali aturan Pasal 729 RKUHP tentang ketentuan peralihan. Pasal itu menjamin fungsi KPK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tak akan hilang.


"Itu (pasal peralihan) yang menjamin keutuhan KPK, BNN," ucap dia.

Sementara itu, anggota Tim Perumus RKUHP Hakristuti Hakrisnowo meminta KPK tak khawatir kehilangan fungsi dalam menangani korupsi. Penanganan rasuah dinilai telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 14 berbunyi, 'setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.' Untuk itu, KPK tak perlu risau.

Baca: Muladi: RKUHP tak akan Kurangi Kewenangan KPK

"Artinya walaupun (tindak pidana korupsi) ada di dalam (R)KUHP, tindak pidana korupsi ini tetap menjadi kewenangan KPK dan penegak hukum lain," kata dia.

Ia menilai ada beberapa subtansi yang terlewatkan sehingga muncul anggapan RKUHP melemahkan KPK. Padahal, kata dia, anggapan itu salah.

"Ini (UU Tipikor) adalah landasan kuat untuk penegak hukum termasuk KPK dalam menangani tindak pidana korupsi," jelas dia.




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id