medcom.id, Jakarta: . Program revolusi mental di lembaga permasyarakatan dinilai belum optimal. Akibatnya, masih banyak sipir nakal dan nekat menerima upeti dari tahanan.
Kepala Kanwil Kumham DKI Endang Sudirman mengatakan, program pembinaan integritas dan pelatihan perlu diperkuat. Saat ini, kedua program tersebut masih belum optimal karena terbentur dana.
"Kami sudah ada pelatihan pengamanan pintu utama, pengamanan dalam blok, bengkel kerja, pendidikan, instruktur pelatiha kerja, pendidikan Rohani. Program revolusi mental, tapi belum optimal," kata Endang kepada Metrotvnews.com, Kamis 15 Juni 2017.
Endang mengungkapkan, oknum yang terbukti bekerja sama menyediakan fasilitas khusus buat tahanan pasti mendapat hukuman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tantang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman paling tinggi ialah pembebasan jabatan hingga pemberhentian dari PNS.
"PP itu kan sudah mengantur soal hukuman dari yang ringan, sedang, dan berat. Sudah pasti akan memberikan efek jera," kata Endang.
Menurt Endang, masih adanya sipir yang nakal karena tekanan petugas lapas semakin berat. "Petugas semakin dikit, tekanan semakin berat, sekarang penerimaan pegawai tidak ada. Dari yang tadinya sehat jadi sakit. Yang tadinya kuat bisa goyah," ujarnya.
Endang tak ingin kasus lapas mewah terulang lagi. Ia akan memperketat pemantauan dan lebih sering mengadakan razia kamar. "Kami rutin razia minimal sebulan empat kali. Tapi emang belum cukup," katanya.
medcom.id, Jakarta: . Program revolusi mental di lembaga permasyarakatan dinilai belum optimal. Akibatnya, masih banyak sipir nakal dan nekat menerima upeti dari tahanan.
Kepala Kanwil Kumham DKI Endang Sudirman mengatakan, program pembinaan integritas dan pelatihan perlu diperkuat. Saat ini, kedua program tersebut masih belum optimal karena terbentur dana.
"Kami sudah ada pelatihan pengamanan pintu utama, pengamanan dalam blok, bengkel kerja, pendidikan, instruktur pelatiha kerja, pendidikan Rohani. Program revolusi mental, tapi belum optimal," kata Endang kepada
Metrotvnews.com, Kamis 15 Juni 2017.
Endang mengungkapkan, oknum yang terbukti bekerja sama menyediakan fasilitas khusus buat tahanan pasti mendapat hukuman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tantang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman paling tinggi ialah pembebasan jabatan hingga pemberhentian dari PNS.
"PP itu kan sudah mengantur soal hukuman dari yang ringan, sedang, dan berat. Sudah pasti akan memberikan efek jera," kata Endang.
Menurt Endang, masih adanya sipir yang nakal karena tekanan petugas lapas semakin berat. "Petugas semakin dikit, tekanan semakin berat, sekarang penerimaan pegawai tidak ada. Dari yang tadinya sehat jadi sakit. Yang tadinya kuat bisa goyah," ujarnya.
Endang tak ingin kasus lapas mewah terulang lagi. Ia akan memperketat pemantauan dan lebih sering mengadakan razia kamar. "Kami rutin razia minimal sebulan empat kali. Tapi emang belum cukup," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
