Dirut PLN Sofyan Basir didampingi sejumlah pengawalnya berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: MI/Rommy
Dirut PLN Sofyan Basir didampingi sejumlah pengawalnya berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Foto: MI/Rommy

Sofyan Basir Tolak Negosiasi Proyek PLTU Riau-1

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 19 Februari 2019 18:41
Jakarta: Direktur Utama PLN Sofyan Basir menolak permintaan Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Sofyan tidak mau bernegosiasi jika nilai proyek terlalu mahal.
 
Hal itu diungkapkan Johannes dalam sidang kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Kotjo menyampaikan itu saat dikonfirmasi Jaksa Penuntut Umum KPK yang bertanya apakah dirinya meminta bantuan Idrus Marham untuk melobi Sofyan Basir agar memperoleh proyek PLTU Riau-1.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Percuma, Pak Sofyan itu kalau enggak murah, enggak bagus, enggak mungkin (menyetujui)," kata Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Baca: Sofyan Basir Bersaksi untuk Idrus Marham
 
Kotjo mengakui dirinya dan Idrus melakukan pertemuan di rumah Sofyan pada 6 Juni 2018. Pada pertemuan itu dia sempat mengusulkan agar perusahaannya yang menggarap PLTU Riau-1 diperluas. Semula 2 x 300 megawatt menjadi 4 x 300 megawatt. Namun, Sofyan menolak.
 
"Sebenarnya kan Riau perlunya 1.000 megawatt lebih. Sebenarnya enggak apa-apa ini, tapi beliau (Sofyan menolak) bilang yang ini saja dulu (PLTU Riau-1)," ujar Kotjo.
 
Idrus Marham sebelumnya didakwa bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih menerima suap Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar 2017.
 
Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif