Permohonan JC Irvanto Ditolak
Keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sebagai justice collaborator. Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Terdakwa I, Irvanto Hendra Pambudi tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator," kata Jaksa pada KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 6 November 2018.

Jaksa mempertimbangkan syarat justice collaborator yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Pemohon harus merupakan seorang pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatan dan memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar. Selain itu, status tersebut juga tidak bisa disematkan kepada pelaku utama.


Baca: Hakim Tegur Irvanto

Irvanto dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai Irvanto dan Made Oka telah terbukti menjadi perantara suap untuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam proyek KTP berbasis elektronik. Mereka dinilai memperkaya Novanto US$7,3 juta.

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan tuntutan. Pertimbangan memberatkan diberikan karena perbuatan keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan keduanya berdampak masif terhadap data kependudukan nasional.

Baca: Keponakan Novanto Dituntut 12 Tahun Penjara

Perbuatan Irvanto dan Made Oka juga telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Irvanto dan Made Oka juga dinilai telah memberikan keterangan berbelit-belit, baik dalam persidangan maupun saat penyidikan. Sedangkan pertimbangan meringankan diberikan karena keduanya belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan bersikap sopan selama persidangan.

Irvanto dan Made Oka dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id