Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Pelajari Gugatan Praperadilan Romi

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 13 April 2019 00:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima jadwal agenda sidang praperadilan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana gugatan praperadilan Romi digelar Senin, 22 April 2019.
 
"Saat ini, KPK sedang membaca permohonan praperadilan yang diajukan tersangka RMY," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.
 
Febri mengatakan tidak ada hal baru yang dituangkan Romi dalam permohonan praperadilan tersebut. Dinilai dia, beberapa poin permohonan itu justru menunjukkan Romi tidak memahami secara tepat perbedaan pasal suap dengan pasal tipikor dengan kerugian keuangan negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Poin-poin praperadilan itu di antaranya, Romi mengaku tidak mengetahui tentang tas berisi uang. Kemudian, Romi juga mempersoalkan penyadapan KPK.
 
"Termasuk, tersangka RMY memandang pasal suap tidak bisa digunakan karena tidak ada kerugian negara," ujar dia.
 
Romi juga mempermasalahkan kewenangan KPK dalam menangangi perkaranya dengan dalil KPK hanya bisa memproses kasus dengan kerugian negara Rp1 miliar lebih. Termasuk, upaya penangkapan Romi melalui operasi tangkap tangan tangkap (OTT).
 
"Masih dalam permohanan, Romi menilai penetapan tersangka terhadap dirinya tidak didahului penyidikan terlebih dahulu," pungkas Febri.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor KemenagKabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif