KPK Dinilai Hiraukan Tujuh Fakta Kasus BLBI
Syafruddin Arsyad Temenggung/Medcom.id/Juven
Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah fakta hukum dalam perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung. 

Hal tersebut pun dinilai janggal oleh Syafruddin. Menurut dia surat dakwaan dan tuntutan jaksa atas konstruksi hukum terkesan dipaksakan. Setidaknya, ada tujuh fakta yang tidak dipertimbangkan oleh jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan. 

Pertama perjanjian Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) antara pemerintah dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim adalah perjanjian perdata. Oleh karena itu ia bilang tidak masuk akal apabila masalah perdata dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).


"Seharusnya KPK menyampaikan temuannya tersebut kepada pemerintah untuk dievaluasi dan diselesaikan secara perdata dengan Pemegang Saham BDNI," ujar Syafruddin saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018. 

Kedua perjanjian MSAA-BDNI telah dinyatakan selesai oleh Menteri Keuangan dan BPPN pada tanggal 25 Mei 1999. Hal itu jauh sebelum ia menjabat sebagai kepala BPPN serta dinyatakan selesai berdasarkan evaluasi kepatuhan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) tanggal 17 Maret 2004 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Menurut dia mempersoalkan penyelesaian MSAA pada saat ini malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan demotivasi dunia usaha dan tingkat kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.

Ketiga proses penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI menurutnya juga telah sesuai prosedur, kebijakan dan peraturan perundangan yang ada. Penerbitan itu lanjut dia telah melalui proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Artinya tindakan menerbitkan SKL tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menyalahi kewenangan selaku Kepala BPPN," tutur Syafruddin.

Menurut dia KPK lewat penyidik dan penuntut umum dinilai telah melakukan klaim sepihak ihwal utang petambak Rp4,8 triliun yang belum diselesaikan oleh Sjamsul. Syafruddin menambahkan kenyataannya BPPN pada Juli 2000 telah melaporkan kemajuan penyelesaian MSAA dan telah diterbitkan Keputusan KKSK tanggal 6 Juli 2000.

"Keputusan KKSK tanggal 7 Oktober 2002 berdasarkan evaluasi kepatuhan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum LGS, Tim Bantuan Hukum (TBH) dan Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH) pada bulan Mei 2002 tidak menemukan adanya misrepresentasi utang petambak dalam MSAA-BDNI," tegas dia. 

Ia juga menyatakan KPK dengan sengaja memotong bagian penting data informasi dan kebijakan penyelesaian MSAA sejak tahun 2000 sampai 2004  Menurut dia KPK  hanya melihat misrepresentasi tahun 1999 dan langsung mendakwakan di tahun 2018. 

"Sehinga objektivitas dakwaan penuntut umum KPK menjadi sangat diragukan dan tendensius untuk menghukum," ujar Syafruddin.

Kelima utang petambak plasma Rp4,8 triliun di dalam perjanjian MSAA dianggap bukan bagian dari kewajiban yang harus dibayar oleh Sjamsul Nursalim. Utang tersebut merupakan bagian dari aset BDNI yang digunakan sebagai faktor pengurang dalam menghitung kewajiban BDNI.

Keenam pada tanggal 10 Juni 2004 setelah BPPN tutup sepenuhnya Menteri Keuangan telah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST 275/A.4/2004) kepada PT PPA terhadap aset-aset yang akan di kelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), termasuk utang petambak plasma sebesar Rp4,8 triliun. Artinya Menteri Keuangan mengakui telah menerima pengalihan utang petambak plasma sebesar Rp4,8 Triliun dan telah menyerahkannya kepada PT PPA. 

"Tindakan setelah tanggal 10 Juni 2004 terhadap utang petambak  termasuk tindakan penetapan harga dan penjualan utang tersebut sebesar hanya Rp220 miliar adalah sepenuhnya tanggung jawab Menteri Keuangan dan PT PPA, serta tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Kami yang sudah tidak menjabat Ketua BPPN lagi," papar dia.

Ketujuh MSAA dengan BDNI adalah salah satu dari 30 Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang dinyatakan pemerintah selesai dan kooperatif. Ada 23 pemegang saham yang tidak mau dan tidak menyelesaikan perjanjian PKPS atau tidak mau membayar utang BLBI. 

"KPK sebagai Institusi Penegak Hukum malah mempermasalahkan MSAA-BDNI yang sudah dinyatakan selesai oleh pemerintah, bukannya mengejar pengguna BLBI yang tidak kooperatif. Jelas tercermin bahwa tindakan penegakan hukum oleh KPK tidak memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat," tandas dia.



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id