Ketua Dewan Pembina ACT Klaim Keberatan Ikut Campur Urusan dengan Koperasi Syariah 212

Jakarta: Ketua Dewan Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Novariyadi Imam Akbari mengaku keberatan pihaknya harus menangani persoalan utang dengan Koperasi Syariah 212. Pihak yang memiliki utang yakni PT Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan tersebut berada di bawah struktur PT Global Wakaf Corpora. Sedangkan, PT Global Wakaf Corpora merupakan perusahaan cangkang Yayasan ACT. "Kami keberatan karena menurut kami itu tanggung jawab Pak Syahru Aryansyah (Presiden Direktur PT Hydro Perdana Retailindo)," kata Nova saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa, 13 Desember 2022. Nova mengetahui bahwa ada proses permohonan supaya ACT membantu masalah finansial tersebut. PT Hydro Perdana Retailindo merupakan penyedia barang untuk 212 mart. Namun, PT Hydro Perdana Retailindo tutup secara operasional pada 2020 dan berimbas pada utang kepada Koperasi Syariah 212 lantaran tak terpenuhinya suplai barang. Koperasi tersebut memiliki merek 212 mart. "Berharapnya ACT bisa bertanggung jawab dalam artian bisa ikut memikirkan gimana dana 212 bisa kembali," jelas Nova. Dia mengaku tidak tahu detail soal pembayaran utang tersebut. Namun, permohonan pembayaran tersebut sempat didiskusikan dengan eks Presiden ACT Ahyudin. "Saya mengetahui kemudiannya bahwa akhirnya (utang) dibayarkan," kata Nova. Syahru telah dihadirkan di persidangan. Dia menjelaskan bahwa utang kepada Koperasi Syariah 212 yang ditanggung perusahaannya sebesar Rp10 miliar. Nova dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa sekaligus mantan Presiden Yayasan ACT, Ahyudin. Nova sejatinya juga terjerat dalam perkara ini tetapi perkaranya belum disidangkan. Ahyudin bersama-sama Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) periode 2019-2022, Ibnu Khajar dan eks Senior Vice President Operational ACT, Hariyana binti Hermain didakwa menggelapkan dana bantuan sosial dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air 610. Total dana yang diselewengkan itu sebesar Rp117.982.530.997. Atas perbuatannya, Ahyudin, Ibnu, dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.