Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Meracik Racun Pembasmi Koruptor

Nasional Hukuman Mati
Surya Perkasa, Githa Farahdina • 15 Desember 2019 08:00
Jakarta: Koruptor bisa dihukum mati bila rakyat menghendaki. Kalimat yang keluar dari mulut Presiden Joko Widodo itu ditanggapi dingin pakar hukum.
 
Bukannya mencari formula pas, Kepala Negara justru memunculkan kontroversi. Presiden seolah berbicara tanpa tahu hukuman mati sudah termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 
Mereka yang bisa dihukum mati ialah koruptor dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, dan penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Ada pula penanggulangan krisis ekonomi dan moneter serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sayangnya, menurut pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar unsur-unsur tersebut sulit dipenuhi. Ujung-ujungnya, akan lebih manusiawi koruptor divonis hukuman seumur hidup.
 
Di sisi lain, cocokkah hukuman mati untuk koruptor? Atau jangan-jangan mereka lebih takut miskin ketimbang mati?
 
Fickar menjelaskan efek jera justru bisa diberikan melalui pendekatan berbeda dengan penjahat lainnya. Koruptor harus mengembalikan aset sebanyak-banyaknya.
 
“Tidak boleh punya perusahaan, kartu kredit, jadi pimpinan perusahaan, dan dicabut hak politknya,” tegas Fickar kepada Medcom.id, Jumat, 13 Desember 2019.
 
Pakar hukum pidana lainnya, Indriyanto Seno Adji, juga menganggap koruptor lebih pas dihukum penjara maksimal. Pemberantasan korupsi berbasis pencegahan harus tetap terarah dan konsisten pada rehabilitasi.
 
“Karena itu dalam praktik yang diterapkan adalah pidana penjara maksimum, seperti seumur hidup,” ujar dia kepada Medcom.id, Jumat, 13 Desember 2019.

Ragam Efek Jera Koruptor

Di tengah ribut-ribut mencari efek jera di Indonesia, hukuman ‘kejam’ sampai ‘pencabutan nyawa’ koruptor sebenarnya sudah berlaku di sejumlah negara lain. Karier politik langsung punah ketika mereka terendus rasuah.
 
Berikut beragam gaya hukuman untuk koruptor:
 
1. Tiongkok
Pelaku yang merugikan negara di atas Rp215 juta dihukum mati.
 
2. Malaysia
Hukuman gantung bagi pelaku korupsi.
 
3. Arab Saudi
Qisas, hukuman syariat Islam untuk membayar harga setimpal, atau hukuman pancung.
 
3. Vietnam
Hukuman mati dapat diberikan kepada koruptor. Tidak berlaku untuk perempuan hamil atau merawat anak di bawah usia 36 tahun.
 
4. Taiwan
Hukuman mati untuk koruptor dana bencana dan anggaran untuk mengatasi krisis ekonomi.
 
5. Jerman
Kewajiban mengembalikan uang negara dan penjara rata-rata lima tahun.
 
6. Korea Selatan
Hukuman sosial yang keras. Dikucilkan lingkungan bahkan keluarga. Pejabat Korea Selatan memilih mundur dari jabatan ketika terendus korupsi.
 
Pada Oktober 2019, Menteri Kehakiman Korea Selatan Cho Kuk mundur saat keuangannya dan keluarga diinvestigasi. Padahal, tuduhan korupsi belum terbukti.
 
7. Jepang
Hukuman maksimal 7 tahun dan efek sosial karena budaya malu di Negeri Sakura. Mantan Menteri Perdagangan Jepang Isshu Sugawara mengundurkan diri setelah 1,5 bulan bertugas. Ia ketahuan memberi uang duka 20 ribu Yen (setara Rp2,5 juta) kepada salah satu konstituennya.
 
Pertanyaan yang kemudian penting dijawab ialah bisakah Indonesia memberi efek jera pada koruptor. Formula apa yang pas di luar aturan belaku dan membuat calon koruptor berpikir ribuan kali sebelum melakukannya?
 
Crosscheck Medcom.id dengan tema Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi? akan menguliti mulai pokok persoalan hingga alternatif terbaik pemberantasan korupsi di Tanah Air. Moderator dialog Indra Maulana akan memandu diskusi yang dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, dan juru bicara Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
 
Diskusi yang digelar di Upnormal Coffee Wahid Hasyim juga bisa disimak melalui YouTube Medcom.id dan Metro TV, serta website resmi Medcom.id.
 

 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif