Pimpinan KPK Saut Situmorang. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Pimpinan KPK Saut Situmorang. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

KPK Imbau Menteri Fokus pada Tugasnya

Nasional menteri
Media Indonesia • 02 Desember 2019 22:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau menteri untuk fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Pimpinan KPK Saut Situmorang menyatakan terlalu berisiko jika menteri merangkap jabatan, terutama menteri yang berasal dari partai politik.
 
"Jabatan rangkap berisiko benturan kepentingan. Itu sebabnya menteri tidak boleh merangkap jabatan karena menerima dana dari APBN," kata Saut melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2019.
 
Saut merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Seorang menteri dilarang rangkap jabatan. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga menyebut sumber keuangan partai politik antara lain bantuan keuangan dari APBN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada dasar peraturan perundang-undangnya, ya di ikuti saja itu, patuhi saja itu," ujarnya.
 
Saat ini ada tiga ketua umum parpol di Kabinet Indonesia Maju, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bapennas).
 
Sebelumnya, mengutip Media Indonesia, Direktur Eksekutif VoxPol Pangi Syarwi Chaniago menilai tidak ada aturan yang dilanggar ketika ketua parpol merangkap jabatan.
 
Ia menjelaskan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 23 huruf C, dijelaskan tidak boleh rangkap jabatan menteri jika berhubungan dengan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.
 
"Apakah partai dibiayai APBN atau APBD? Tidak. Kalau kondisinya partai tidak dibayai APBN, maka sebetulnya sudah lulus," kata Pangi.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif