Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Bukti Dugaan Korupsi Swastanisasi Air DKI Dibawa ke KPK

Nasional swastanisasi air
Fachri Audhia Hafiez • 05 Juli 2019 15:12
Jakarta: Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyerahkan 25 bukti baru dugaan korupsi dalam swastanisasi pengelolaan air di Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berharap Lembaga Antirasuah mengusut dugaan tersebut karena diduga berpotensi merugikan negara.
 
"KMMSAJ menyerahkan 25 bukti baru yang tergabung dalam delapan dokumen, terkait dugaan risiko kerugian negara dan tindak pidana korupsi dalam proses swastanisasi pengelolaan air," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Arif berharap alat bukti tersebut mampu mempercepat pengusutan dugaan korupsi dan bentuk kerugian negara selama swastanisasi pengelolaan air Jakarta berlangsung. Bukti tersebut diharapkan mampu mendorong KPK memeriksa aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini dikelola swasta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemeriksaan mendalam yang dilakukan KPK atas swastanisasi pengelolaan air Jakarta juga berdampak pada pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian yang terus dialami oleh negara. Jika gubernur DKI Jakarta mengambil keputusan yang salah dan terus melanjutkan kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan air," ujar Arif.
 
Baca: KPK Menyoroti Praktik Janggal Swastanisasi Air di Jakarta
 
Sebelumnya, KPK turut menyoroti masalah swastanisasi air bersih di Jakarta. Ada beberapa poin yang menjadi catatan KPK.
 
Pertama, bisnis penyediaan layanan air bersih dan mekanisme kontrol PT PAM Jaya terhadap PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra. Lalu, klausul kontrak yang tidak mencerminkan kepentingan pemerintah, dan skenario penghentian privatisasi.
 
KPK juga menyoroti adanya klausul perjanjian dalam Head of Agreement (HoA) yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.
 
"Khususnya pemberian ekseklusivitas kepada Aetra untuk mengelola air baku menjadi air bersih di DKI Jakarta. Klausul ini menunjukkan bahwa penghentian privatisasi penyediaan air bersih belum dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov DKI," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
 
KPK berharap setiap klausul perjanjian yang dibuat Pemprov DKI dengan swasta tidak melanggar peraturan. Perjanjian juga harus memberi keuntungan maksimum dari aspek keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat DKI.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif