Sidang pembacaan tuntutan kasus suap DPRD Kalteng - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pembacaan tuntutan kasus suap DPRD Kalteng - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Dua Pimpinan DPRD Kalteng Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Nasional kasus suap pencemaran lingkungan pencemaran sungai
Fachri Audhia Hafiez • 29 Mei 2019 16:29
Jakarta: Dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Keduanya yakni, Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton dan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding Ladewiq H Bangkan.
 
"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernand saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2019.
 
Borak dan Punding dinilai terbukti menerima suap Rp240 juta. Suap itu berasal dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) terkait perkara dugaan pencemaran lingkungan di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


DPRD Kalteng awalnya menerima laporan bahwa ada dugaan pencemaran di Danau Sembuluh oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Laporan itu dibahas dalam badan musyawarah (Bamus) dan memerintahkan Komisi B DPRD Kalteng yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam untuk melakukan pengawasan.
 
Borak Milton bersama Punding mengusulkan dan menyetujui bahwa Komisi B DPRD Kalteng akan melakukan kunjungan kerja ke PT BAP di Gedung Sinar Mas Land Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut.
 
Pertemuan itu tak hanya membahas pencemaran Danau Sembuluh tetapi persoalan PT BAP yang belum memiliki hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH), dan belum adanya perkebunan plasma.
 
Komisi B DPRD Kalteng kemudian melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perkebunan PT BAP di Seruyan. Kunjungan itu menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan belum memiliki HGU, IPPH, dan belum memiliki perkebunan plasma. Padahal PT BAP telah beroperasi sejak 2006.
 
(Baca juga:Suap Anggota DPRD Kalteng Pakai Kode Alquran)
 
Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy sempat berkoordinasi dengan dengan Borak Milton untuk bertemu. CEO Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara Willy Agung, dan Teguh Dudy atas perintah Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), Edy Saputra menemui para legislator Kalteng untuk meminta membersihkan pemberitaan di media mengenai persoalan PT BAP.
 
Borak sempat mengatakan akan mengusahakan tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) atas temuan masalah tersebut. Di saat yang sama, Punding menyatakan, untuk memenuhi permintaan itu, Teguh Dudy harus menyiapkan Rp240 juta untuk anggota Komisi B DPRD Kalteng.
 
Kemudian seorang bernama Tirra Anastasia Kemur diperintahkan Teguh Dudy untuk menyerahkan uang itu melalui dua anggota DPRD Kalteng lainnya Edy Rosada dan Arisavanah di Food Court Sarinah, Jakarta.
 
Dari rangkaian peristiwa itu, perbuatan Borak dan Punding dinilai telah mencederai amanat yang diemban selaku wakil rakyat karena telah menerima suap. Keduanya juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya.
 
"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.
 
Akibat perbuatannya, Borak dan Punding disangkakan melanggar pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Menanggapi tuntutan itu, Borak dan Punding berencana mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengagendakan pembacaan pledoi keduanya Rabu, 19 Juni 2019.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif