Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya, bijak menentukan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Presiden diharapkan memilih calon komisioner KPK yang terjaga integritasnya," kata Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.
Burhan mengatakan panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK telah meloloskan 20 peserta pada tahap profil asesmen. Hasil tersebut nyatanya dicurigai mengakomodasi kepentingan politik sejumlah anggota pansel.
"Makanya pilihan dari pimpinan tertinggi di suatu negara (presiden) sangat krusial. Utamanya dalam menunjukkan komitmennya," kata dia.
Agar tak salah memilih orang, kata Burhan, Jokowi harus menunjukkan sinyal positif kepada publik. Sinyal itu diharapkan menggambarkan Kepala Negara aktif mengawal pemberantasan korupsi.
Burhan khawatir kelengahan Jokowi atau sikap abai dari pemerintah pusat justru mengancam keberlangsungan pemberantasan korupsi di KPK. Selain juga mencoreng citra positif yang selama ini dibangun oleh Jokowi.
"Bakal berimplikasi (juga) pada merosotnya kredibilitas moral politik presiden," tuturnya.
Ia menambahkan, Jokowi harus memahami betul aspirasi dan harapan masyarakat. Dukungan Jokowi sebagai pemegang mandat politik rakyat diyakini bisa menjamin sumber daya, independensi, dan akuntabilitas KPK.
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta komitmen dalam pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya, bijak menentukan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Presiden diharapkan memilih calon komisioner KPK yang terjaga integritasnya," kata Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.
Burhan mengatakan panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK telah meloloskan 20 peserta pada tahap profil asesmen. Hasil tersebut nyatanya dicurigai mengakomodasi kepentingan politik sejumlah anggota pansel.
"Makanya pilihan dari pimpinan tertinggi di suatu negara (presiden) sangat krusial. Utamanya dalam menunjukkan komitmennya," kata dia.
Agar tak salah memilih orang, kata Burhan, Jokowi harus menunjukkan sinyal positif kepada publik. Sinyal itu diharapkan menggambarkan Kepala Negara aktif mengawal pemberantasan korupsi.
Burhan khawatir kelengahan Jokowi atau sikap abai dari pemerintah pusat justru mengancam keberlangsungan pemberantasan korupsi di KPK. Selain juga mencoreng citra positif yang selama ini dibangun oleh Jokowi.
"Bakal berimplikasi (juga) pada merosotnya kredibilitas moral politik presiden," tuturnya.
Ia menambahkan, Jokowi harus memahami betul aspirasi dan harapan masyarakat. Dukungan Jokowi sebagai pemegang mandat politik rakyat diyakini bisa menjamin sumber daya, independensi, dan akuntabilitas KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
