Ilustrasi/Metrotvnews.com-M Rizal
Ilustrasi/Metrotvnews.com-M Rizal

NasDem akan Laporkan Bawaslu ke DKPP

Nasional perselisihan pilkada serentak
M Sholahadhin Azhar • 26 September 2017 16:08
medcom.id, Jakarta: Partai NasDem memprotes kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang mengirimkan rekomendasi pembatalan kepesertaan Bupati Jayapura, Papua, Mathius Awoitauw. Rekomendasi ini berpotensi mengagalkan Mathius menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya.
 
"Kami akan melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Wakil Sekretaris Jenderal NasDem Dedy Ramanta, di kantornya, Selasa 26 September 2017.
 
Pada Kamis 21 September, Bawaslu mengirimkan surat rekomendasi pembatalan kepesertaan Mathius ke KPU. Bawaslu menyatakan Mathius bersalah karena mengganti pejabat dalam suasana pilkada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bawaslu menyebut Mathius melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal itu menyatakan kepala daerah dilarang mengganti pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
 
Dedy menyatakan keputusan Bawaslu RI itu bertentangan dengan keputusan Bawaslu Papua. Pada 5 September salah satu calon pesaing Mathius melaporkan mutasi pejabat itu ke Bawaslu Papua. Namun, Bawaslu Papua menolak pelaporan itu karena dianggap tak memenuhi syarat.
 
Belakangan, calon bupati nomor urut 3 Jayapura Godlief Ohee melaporkan Mathius atas perkara yang sama ke Bawaslu RI. Laporan itu diterima dan Bawaslu langsung melayangkan surat permintaan pembatalan kepesertaan ke KPU.
 
"Dalam pandangan kami, ini nebis in idem. Seseorang tak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Dedy.
 
Selain itu, mutasi bisa dilakukan jika ada alasan yang kuat dan disetujui secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri. "Mathius melakukan mutasi lantaran ditemukan pelanggaran administratif oleh tiga pejabat di Kabupaten Jayapura," kata Dedy.
 
Mereka yang dimutasi antara lain Kepala Dinas Disperindag, Sekretaris bidang Perindustrian, dan Kepala RSUD di Kabupaten Jayapura.
 
"Harus dicermati, pergantian per 29 Agustus sementara Pilkada mulai dari 15 Februari. Ini tak terkait soal bagaimana pemenangan Mathius dan pergantian ASN," kata dia.
 
Baca: Alasan Pemenang Pilkada Jayapura Digugat ke MK
 
Selain akan melaporkan ke DKPP, NasDem juga meminta Bawaslu mencabut rekomendasi dan mendesak KPU menolak rekomendasi itu.
 
"Kami juga meminta komisi II DPR RI membentuk tim investigasi untuk menelaah kasus ini secara seksama. Kami tak ingin ini memicu konflik sosial di Papua," kata Ketua Media dan Komunikasi Publik NasDem, Willy Aditya.
 
Mathius telah memenangi Pilkada Kabupaten Jayapura pada 15 Februari 2017. Diduga melanggar, KPUD Jayapura memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
 
Pada 23 Agustus dilakukan PSU di 229 TPS dari total 348 TPS yang berada di 19 distrik. Berdasarkan hitung cepat, Mathius disebut kembali memenangi PSU. Meski begitu, saat ini KPUD tengah merekapitulasi suara.
 

 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif