Pejalan kaki melintasi gambar mural tentang anti korupsi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Foto: MI/Bary Fathahilah.
Pejalan kaki melintasi gambar mural tentang anti korupsi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Legislator Kalteng Diperiksa Terkait Suap PT Binasawit

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 31 Desember 2018 12:16
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Rosada. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap fungsi pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TD (Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Zaldy)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 31 Desember 2018.
 
Kuat dugaan, Edy tahu banyak soal proses pengawasan Komisi B DPRD Kalteng terhadap perusahaan PT Binasawit. Aktivitas perusahaan ini diduga mencemari lingkungan di kawasan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Edy telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga legislator DPRD Kalteng lainnya, yang diduga menerima suap. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah.
 
Baca: Tersangka Suap Pengawasan Pencemaran Lingkungan Kalteng Segera Diadili
 
Sementara itu, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka adalah Direktur PT Binasawit sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk Edy Saputra Suradja, CEO PT Binasawit Wilayah Kalteng bagian Utara Willy Agung Adipradhana, dan Teguh Dudy Zaldy.
 
KPK menduga sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng menerima uang Rp240 juta dari pengurus PT Binasawit. Uang itu sebagai pelicin agar legislator di Komisi B tak mengusut dugaan pencemaran lingkungan.
 
PT Binasawit telah beroperasi sejak 2006. Namun, hingga saat ini perusahaan itu diduga belum memiliki kelengkapan sejumlah izin, di antaranya hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai jawasan hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif