Bupati Neneng Minta Maaf kepada Warga Bekasi
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin meminta maaf kepada seluruh warga Bekasi. Ini lantaran dia terseret kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

"Saya Neneng Hasanah Yasin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi," kata Neneng usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Oktober 2018

Neneng menolak bicara banyak terkait uang-uang yang dia terima. Dia berjanji akan bersikap kooperatif. 


KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Tujuh orang lainnya juga menyandang status tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi juga menjadi tersangka.

(Baca juga: Sejumlah Kadis Kabupaten Bekasi Ikut Terima Suap)

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahap.

Pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya mencapai Rp7 miliar. Uang diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

Billy, Taryadi, Fitra, dan Hendry selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Neneng Hasanah, Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf s atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

(Baca juga: KPK Endus Bukti di Rumah Bos Lippo Group)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id