Jaksa Agung HM Prasetyo. Medcom.id/ Sunnaholomi Halakrispen
Jaksa Agung HM Prasetyo. Medcom.id/ Sunnaholomi Halakrispen

Kejagung Petimbangkan Mengadili Kasus Kondensat Tanpa Dihadiri Terdakwa

Nasional kasus korupsi
Lukman Diah Sari • 22 Desember 2018 02:57
Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo mempertimbangkan mengadili secara in absentia terhadap buronan megakorupsi kondensat, Honggo Wendratno. Pasalnya, Bareskrim Polri tak kunjung berhasil menangkap Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) itu.
 
"Yang satu masih lari itu (Honggo), kita nyatakan sidang secara in absentia," kata Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Desember 2018.
 
Merujuk istilah hukum, sidang in absentia merupakan upaya mengadili dan menghukum tanpa dihadiri oleh terdakwa. Artinya, proses peradilan terhadap Honggo dipastikan akan berlangsung kendati hingga kini masih buron.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, Kejagung akan menerima dua tersangka korupsi kondensat yang ada. Mereka yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono.
 
"Kalau penyidik sudah menyerah, apapun kendalanya, tentu rasanya akan kita pertimbangkan untuk disidangkan yang ada dulu tersangkanya," ucap Prasetyo.
 
Namun, Prasetyo berharap penyidik Bareskrim tetap berupaya menangkap Honggo. Sebab, kata dia, Honggo yang paling banyak menikmati hasil korupsi kondensat.
 
"Akan lebih ideal kalau itu ketiga-tiganya sekaligus diserahkan kepada penuntut umum supaya segera bisa dilimpahkan ke pengadilan secara bersamaan," jelasnya.
 
Kasus korupsi kondensat menjerat total tiga tersangka, yakni Honggo, Priyono dan Djoko. Honggo masih buron, sementara Priyono dan Djoko juga masih menghirup udara bebas lantaran batal ditahan setelah pelimpahan tahap kedua tak kunjung dilakukan.
 
Kasus ini bermula ketika SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondesat pada Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.
 
Dalam kontrak PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensar ke Pertamina melainkan ke pihak lain.
 
Proses tersebut diduga melanggar leputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensar Bagian Negara. Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
 
Walhasil negara dirugikan. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai USD 2,716 miliar. Dari kasus ini pun telah disita sejumlah dokumen juga aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
 
Para tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif