Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan sengketa lahan di daerah Salembaran Jaya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin, 21 Maret 2022 (Foto:Medcom.id/M Rodhi Aulia)
Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan sengketa lahan di daerah Salembaran Jaya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin, 21 Maret 2022 (Foto:Medcom.id/M Rodhi Aulia)

Kuasa Hukum Tonny Permana Menduga Girik Milik Ahmad Ghozali Janggal

M Rodhi Aulia • 21 Maret 2022 21:06
Jakarta: Ahmad Ghozali sebagai penggugat dalam perkara gugatan sengketa lahan di daerah Salembaran Jaya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, bersikeras mengklaim kepemilikan tanah di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Salembaran Jaya, Kosambi, Kabupaten Tangerang, dengan bukti girik. 
 
Walau demikian, girik yang dijadikan bukti dinilai banyak kejanggalan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Tonny Permana sebagai tergugat, Hema A. M. Simanjuntak, pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin, 21 Maret 2022. 
 
Hema merujuk pada kriteria atau ciri-ciri girik valid yang diungkap saksi ahli, Budi Nurtjahyono. Saksi ahli tersebut merupakan ahli pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 1970-an. Ahli diyakini sangat mengenal asal-usul girik dan perubahannya dari waktu ke waktu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebagai pihak bersengketa, kami sudah melihat girik (milik Ahmad Ghozali) yang dijadikan bukti," kata Hema kepada wartawan, usai persidangan.
 
Hema menyadari saksi ahli tidak diperkenankan membahas pokok perkara. Namun keterangan saksi ahli secara umum diyakini dapat memperkuat keraguan mereka terhadap keabsahan girik yang dimiliki Ahmad Ghozali.
 
"Ada beberapa pertanyaan. Pertama, masalah blanko. Ahli menjelaskan blanko pada tahun 1980-an, harusnya bukan lagi blanko (tertulis nomenklatur instansi negara) daerah ke- bla, bla, bla; dan cabang bla, bla, bla. Tapi nama instansi yang tertulis, harusnya Inspeksi Ipeda (iuran pembangunan daerah). Jadi tidak sinkron (dengan girik Ahmad Ghozali)," kata Hema.
 
Menurut Hema, girik dengan blanko tertulis nomenklatur lembaga daerah dan cabang merupakan produk sebelum tahun 1980-an. Kemudian, ciri girik yang valid harus ada kesesuaian nomenklatur instansi dengan stempel.
 
"Apalagi ditemukan blankonya ditulis daerah ke- (sekian) dan cabang. Tapi stempelnya, inspeksi. Ini kan tidak sinkron. Nah ini menjadi satu poin yang semakin mengarahkan kita ke titik terang," ucap Hema.
 
Kejanggalan girik Ahmad Ghozali juga tampak pada penjumlahan antara luas tanah dan iuran yang harus dibayarkan. Kata Hema, seharusnya yang dijumlahkan adalah angka nominal rupiah atau sennya, bukan luas tanahnya.
 
"Misalnya (luas tanah) 1 hektare, ya 1 hektare. Bukan berarti diturunkan ke bawah untuk dijumlah lagi. Itu di sebelah kanan, mengenai jumlah yang harus dibayar, itulah yang dijumlah menurut ahli. Namun, yang kita lihat (di girik Ahmad Ghozali), berbeda," ujar Hema.
 
Meski demikian, Hema menegaskan pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan akhir. Pihaknya juga meyakini majelis hakim sudah melihat bukti dan mendengar kesaksian ahli.
 
"Kami tidak mau menyerang. Di sini tugas kita mempertahankan hak klien. Ketika ada yang mencoba klaim, kita harus verifikasi. Kebetulan kita dikasih kesempatan melihat bukti. Itulah yang tadi kita pertanyakan," kata Hema.


Ciri-ciri Girik Valid


Budi Nurtjahyono yang dihadirkan sebagai saksi ahli menjelaskan girik merupakan tanda bayar pajak atau tanda partisipasi dalam iuran pembangunan daerah. Adapun nomenklatur atau instansi lembaga negara yang berwenang dalam pengurusan girik berubah-ubah, seiring perjalanan waktu. 
 
"Namun (nama) organisasinya berubah. Instansinya berubah. Yang tadinya, daerah menjadi kantor Ipeda pembaharuan. Yang tadinya cabang, menjadi kantor Ipeda pengenaan. Tahun 1976, berubah lagi dengan Keppres Nomor 12/1976. Yang semula pembaharuan, menjadi inspeksi. Yang pengenaan, berubah menjadi dinas luar tingkat 1. Dan hal ini berlaku nasional," kata Budi.
 
Budi menambahkan jenis blanko yang dikeluarkan harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Ketika terdapat ketidakcocokan dalam girik tahun tertentu, maka diyakini girik tersebut bukan produk resmi.
 
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang terkait objek sengketa yang sama. Artinya, pihak Tonny Permana dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut.
 
Saksi ahli lain yang dihadirkan pihak Tonny Permana, Iing R. Sodikin Arifin yang merupakan Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Litigasi dan Hukum, turut mengomentari sengketa yang dibawa ke ranah perdata ini. Ia mengatakan tidak ada yang keliru kasus yang sama dibawa ke peradilan berbeda.
 
"Jadi, hal ini berbeda kewenangan absolut masing-masing. Hakim tetap harus menyidangkan. Meskipun menang di TUN, kalau dia menggugat lagi, itu kewenangan peradilan perdata," ujar Iing.
 
Iing menegaskan TUN menguji terkait prosedur dan kewenangan. Sementara perdata terkait kepemilikan.
 
Lebih lanjut, Iing mengatakan adalah pelanggaran melawan hukum jika suatu tanah sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian diserobot pihak tertentu. Apalagi dilakukan perjanjian jual beli atau akta jual beli (AJB) atas tanah tersebut.
 
"Tadi kan, AJB harusnya PPAT (pejabat pembuat akta tanah) mengecek dahulu apakah sudah ada title (pemilik) di atas tanah itu. Itu kewajiban yang bersifat mandatory. Wajib, bukan bersifat sunah. Diukur, supaya tidak terjadi konflik," katanya.
 
Iing menambahkan jika pihak tertentu tetap memaksakan AJB tanpa melakukan prosedur yang ada, maka pihak tersebut dinilai tidak memiliki itikad baik.
 
"Itikad baik artinya sudah mengecek data fisik, sebelum yuridis. Artinya apakah di atas bidang itu sudah ada title. Kalau ada, tidak boleh AJB. PPAT bisa kena sanksi," kata Iing.
 
(ROS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif