Pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Mengultimatum Saksi Kasus Suap MA

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 12 Februari 2020 20:49
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016 bersikap kooperatif. Lembaga Antirasuah siap mengambil langkah tegas jika saksi terus mangkir dari panggilan penyidik.
 
"Kami harap para saksi koorperatif memenuhi panggilan karena itu kewajiban undang-undang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Ali memastikan surat pemanggilan para saksi dikirim sesuai prosedur. Para saksi diminta menghormati proses hukum di KPK agar skandal di MA itu bisa diungkap terang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena setiap pemanggilan KPK sudah memenuhi syarat pemanggilan, dokumentasi, tanda terima, dan sebagainya," ujar Ali.
 
Ali mengancam bakal menjemput para saksi yang tidak memiliki iktikad baik. Apalagi, kata dia, Komisi Antirasuah dapat menjerat saksi yang menghalangi proses penyidikan.
 
"Kita juga tahu ada konsekuensi hukumnya ketika saksi sudah dipanggil namun sengaja tidak menghadiri akan ada konsekuensi hukum, dan ancaman pidananya," kata Ali.
 
Ultimatum ini disampaikan KPK setelah sejumlah saksi untuk tiga tersangka, yakni mantan Sekretaris MA Nurhadi da menantunya Rezky Herbiono, serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.
 
Teranyar saksi yang tak kooperatif yaitu istri Nurhadi, Tin Zuraida dan istri Hiendra Soenjoto, Lusi Indriati. Keduanya mangkir tanpa memberikan surat alasan tidak hadir.
 
KPK Mengultimatum Saksi Kasus Suap MA
Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida. Foto:ANT/Dhemas Reviyanto
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif