Suasana diskusi 'Melanjutkan Perang Melawan Korupsi' di Jakarta. (Foto: Medcom.id/Juven Sitompul)
Suasana diskusi 'Melanjutkan Perang Melawan Korupsi' di Jakarta. (Foto: Medcom.id/Juven Sitompul)

Kabinet Baru Diminta Umumkan Harta dan Konflik Kepentingan

Nasional kabinet
Juven Martua Sitompul • 23 April 2019 07:00
Jakarta: Presiden dan Wakil Presiden terpilih diminta segera melanjutkan lima agenda prioritas pemberantasan korupsi dalam 100 hari masa kerjanya. Satu dari lima prioritas itu adalah membentuk kabinet yang bersih dan berintegritas.
 
Untuk menjalankan rekomendasi itu, Tranparency International Indonesia (TII) pun mendorong pemimpin negara nantinya memerintahkan para calon kabinetnya mendeklarasikan kekayaan dan potensi konflik kepentingan kepada publik.
 
"Sejak awal sebelum dilantik, para anggota kabinet perlu diwajibkan mendeklarasikan kepada publik kekayaan dan potensi konflik kepentingan yang dimiliki," kata Sekjen TII, Dadang Trisasongko dalam diskusi 'Catatan dan Rekomendasi Agenda Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada Calon Terpilih' di Jakarta, Senin, 22 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Dadang, mengumumkan harta kekayaan dan potensi konflik kepentingan merupakan hal penting sebelum menjalankan roda pemerintahan. Mengingat, kata dia, akar dari korupsi adalah konflik kepentingan.
 
"Orang tidak bisa membedakan kepentingan privat dan publik, ada wilayah blur," katanya.
 
Dadang bahkan menilai deklarasi harta dan potensi konflik kepentingan hal yang lumrah dilakukan penyelenggara negara di negara-negara maju. Salah satu contoh, pengacara yang memiliki kantor lawyer harus mendeklarasikan dan berhenti dari aktivitasnya sebagai pengacara ketika terpilih sebagai anggota legislatif yang berkaitan dengan hukum.
 
Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan atau bahkan menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota legislatif. Dadang mengatakan deklarasi potensi konflik kepentingan calon kabinet dapat dilakukan satu paket dengan deklarasi harta saat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
 
"Kalau KPK bisa bikin inovasi agar LHKPN juga bisa diarahkan ke potensi konflik kepentingan bisa dikembangkan ke sana," pungkasnya.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif