PT Asuransi Jiwasaraya (Persero). Foto: MI/Ramdani
PT Asuransi Jiwasaraya (Persero). Foto: MI/Ramdani

Piter Rasiman Buat 8 Perusahaan Tampung Dana Jiwasraya

Nasional kasus korupsi Jiwasraya
Siti Yona Hukmana • 12 Oktober 2020 22:04
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Piter Rasiman sebagai tersangka korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Piter diduga mendirikan perusahaan untuk menempatkan uang dari perusahaan pelat merah tersebut.
 
"Ada delapan perusahaan yang didirikannya. Artinya, perusahaan-perusahaan itulah yang digunakan untuk melakukan kejahatannya," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Hari Setiyono di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 12 Oktober 2020.
 
Menurut dia, ke-8 perusahaan itu yakni PT Beramega Persada, PT Dexindo Jasa Multiarta, PT Dexa Indo Pratama, PT Tarbatin Makmur Utama, PT Permai Alam Santosa, PT Topaz Internasional, PT Topaz Investment, dan PT HD Capital. Hari mengatakan perusahaan itu legal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi apakah kegiatannya sesuai dengan ketentuan, nah itulah sekarang masih dalam proses penyidikan dan diduga bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya dibuat untuk menempatkan dana itu," ujar Hari.
 
Hari menuturkan Piter membuat perusahaan itu dengan modus seolah-olah menjalankan kegiatan reksadana dengan nilai saham yang perlahan naik. Padahal, kata Hari, hal itu hanya akal-akalan Piter.
 
"Perusahaan-perusahaan itu ternyata terafiliasi atau kerja sama dengan terdakwa yang saat ini sedang disidangkan yaitu (Direktur Utama PT Maxima Integra) Joko Hartono Tirto," jelas Hari.
 
Baca: Bos PT Himalaya Energi Jadi Tersangka Baru Kasus Jiwasraya
 
Tersangka Piter disangkakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Dia juga dikenakan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif