Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto. Foto: Istimewa.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto. Foto: Istimewa.

15 Ribu Perkara Diselesaikan Secara Restorative Juctice Sejak 2021

Nasional polri polisi restorative justice
Siti Yona Hukmana • 19 April 2022 18:55
Jakarta: Polri komitmen mengutamakan penyelesaian perkara secara restorative justice. Sebanyak 15.039 perkara diselesaikan secara restorative justice sepanjang 2021 hingga Maret 2022. 
 
"Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam kegiatan Talkshow bertajuk 'Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan', Selasa, 19 April 2022.
 
Agus menuturkan dalam mendukung pendekatan restorative justice, 1.052 Polsek di 343 Polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan. Menurut Agus, Polsek merupakan ujung tombak Polri dalam pelayanan yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Polsek harus menjadi basis resolusi penyelesaian perkara berkeadilan dengan cara dialog/mediasi/probling solving, dalam menyelesaikan perkara ringan, pertikaian warga ataupun bentuk-bentuk gangguan kamtibmas lainya," ungkap jenderal bintang tiga itu.
 
Baca: Kasus Korupsi Minyak Goreng Bakal Ditangani Secara Luar Biasa
 
Agus mengatakan penyelesaian perkara berkeadilan itu merupakan upaya restorative justice sesuai visi Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Agus menyebut restorative justice menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara.
 
Pasalnya, kata dia, prinsip utama keadilan restoratif ialah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. 
 
"Penekanan Bapak Kapolri, penyidik harus memiliki Prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remidium). Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," beber dia.
 
Kendati demikian, Agus menekankan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Hal itu sebagaimana Pasal 5 Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Isi belied itu ialah kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui restorative justice harus memenuhi persyaratan materil. 
 
Adapun tindak pidana kejahatan yang tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice, yakni terorisme, pidana terhadap keamanan negara, korupsi, perkara terhadap nyawa orang, dan juga tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Lalu, kasus yang tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme serta bukan pengulangan pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif