KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Beberkan 56 Bukti OTT Bupati Kuansing

Candra Yuri Nuralam • 23 Desember 2021 06:34
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan praperadilan terkait keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra pada Rabu, 22 Desember 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bukti OTT Andi dalam persidangan.
 
"Tim Biro Hukum KPK menghadirkan 56 bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap permohonan tersangka AP (Andi Putra)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021.
 
Ali tidak bisa memerinci keseluruhan bukti yang dimiliki pihaknya. Namun, beberapa di antaranya berupa berita acara permintaan keterangan beberapa pihak, komunikasi percakapan elektronik, tangkapan pesan WhatsApp, serta bukti transaksi keuangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Berharap Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Ditolak
 
"KPK yakin bukti-bukti tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim praperadilan untuk menolak permohonan praperadilan dimaksud," ujar Ali.
 
Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang bertahap kepada Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021 dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif