Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tak sesuai. Sebab, Presiden hanya memilih orang terdekatnya untuk mengisi pansel tersebut.
"Dengan komposisi yang ada, ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya. Daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.
Dia meminta agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah anggota pansel terdahulu. Menurutnya, periode kepemimpinan KPK saat ini saja sudah menuai kontroversi di internal KPK.
"Termasuk aspek rekam jejak dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK. Hal ini yang sepertinya abai untuk dilakukan sehingga komposisi pansel menimbulkan kesan politik akomodatif," tutur Kurnia.
Lanjutnya, beberapa anggota pansel memiliki kedekatan dengan berbagai lembaga kepentingan seperti Mabes Polri. Hal ini, kata dia, memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit Kepolisian atas KPK.
"Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi," ucapnya.
Pihaknya berpendapat dengan penetapan kesembilan pansel capim KPK itu, target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) akan sulit. Serta janji Jokowi untuk semaksimal mungkin bekerja pada periode kedua terlihat rapuh.
“Semestinya momentum ini dimanfaatkan Presiden untuk dapat meminggirkan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elit, karena sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.
Sehingga pihaknya secara tegas menolak komposisi pansel capim KPK tersebut. Sebab beberapa anggota pansel dinilai tak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tak sesuai. Sebab, Presiden hanya memilih orang terdekatnya untuk mengisi pansel tersebut.
"Dengan komposisi yang ada, ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya. Daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.
Dia meminta agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah anggota pansel terdahulu. Menurutnya, periode kepemimpinan KPK saat ini saja sudah menuai kontroversi di internal KPK.
"Termasuk aspek rekam jejak dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK. Hal ini yang sepertinya abai untuk dilakukan sehingga komposisi pansel menimbulkan kesan politik akomodatif," tutur Kurnia.
Lanjutnya, beberapa anggota pansel memiliki kedekatan dengan berbagai lembaga kepentingan seperti Mabes Polri. Hal ini, kata dia, memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit Kepolisian atas KPK.
"Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi," ucapnya.
Pihaknya berpendapat dengan penetapan kesembilan pansel capim KPK itu, target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) akan sulit. Serta janji Jokowi untuk semaksimal mungkin bekerja pada periode kedua terlihat rapuh.
“Semestinya momentum ini dimanfaatkan Presiden untuk dapat meminggirkan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elit, karena sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.
Sehingga pihaknya secara tegas menolak komposisi pansel capim KPK tersebut. Sebab beberapa anggota pansel dinilai tak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOW)
