Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta
Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta

Wiranto Tak Nyaman Gugatan ke Bambang Diusik

Nasional partai hanura
Fachri Audhia Hafiez • 07 November 2019 09:31
Jakarta: Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyayangkan pihak-pihak yang mempertanyakan sumber uang yang dititipkan ke eks Bendahara Umum Hanura, Bambang Sujagad Susanto. Eks Ketua Umum Hanura itu menegaskan gugatan pada Bambang terkait duit pribadi.
 
"Kita ada saksi-saksi juga kok. Itu merupakan uang pribadi bukan uang Partai (Hanura)," kata pengacara Wiranto, Adi Warman, kepada Medcom.id, Rabu, 6 November 2019.
 
Adi mengatakan penitipan uang senilai 2,31 juta dolar Singapura atau setara Rp23,66 miliar itu terdokumentasi melalui perjanjian hitam di atas putih. Perjanjian diteken pada 24 November 2009.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia meminta semua pihak tak ikut campur persoalan kliennya. Gugatan mengenai wanprestasi hal biasa dalam urusan bisnis.
 
Ia menambahkan Wiranto merasa dirugikan dengan isu sumber duit itu. "Jangan berpolemik karena itu akan berakibat klien kita tidak nyaman," tegas Adi.
 
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan sumber uang yang dititipkan ke Bambang. Inas menilai uang itu tidak sedikit buat dititipkan ke bendahara partai.
 
Wiranto menggugat Bambang lantaran wanprestasi atau ingkar janji pada surat perjanjian ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Bambang diminta mengembalikan uang total Rp44,9 miliar.
 
Selain uang Rp23,66 miliar yang harus dikembalikan, Bambang juga diminta membayar ganti rugi Rp2,8 miliar. Bambang juga digugat membayar bunga yang dihitung sejak 24 November 2009 hingga gugatan a quo diajukan senilai Rp18,5 miliar.
 
Wiranto juga meminta PN Jakarta Pusat menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. Bambang diminta membayar uang paksa (dwangsom) Rp5 juta per hari apabila tidak memenuhi isi putusan.
 
Gugatan Wiranto tersebut masih bergulir. Gugatan dengan nomor perkara 538/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst itu tengah memasuki tahap mediasi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif