Diskusi
Diskusi "Menguji Efektivitas Program Deradikalisasi". Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Pemerintah Diminta Jelaskan Konsep Radikalisme

Nasional terorisme Deradikalisasi
Candra Yuri Nuralam • 23 November 2019 16:08
Jakarta: Pemerintah diminta satu suara menentukan konsep radikalisme. Pengertian radikalisme dinilai masih mengambang.
 
"Pemerintah itu satukan suara dulu yang dimaksud dengan radikalisme itu apa. Sehingga itu (tidak) menimbulkan kebingungan masyarakat. Seolah-olah negara ini sedang betul-betul situasi kacau gitu kan, kok semua jadi bicara radikalisme padahal tidak jelas," kata anggota Komisi I DPR, Sukamta, dalam diskusi "Menguji Efektivitas Program Deradikalisasi" di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 November 2019.
 
Politikus PKS itu menilai bila pengertian radikalisme sudah diputuskan oleh pemerintah, tindakan jelas bisa dilakukan. Saat ini, metode pendekatan, program deradikalisasi, dan penanganan radikalisme dinilai belum terkonsep.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nanti ada orang itu mudah sekali dituduh diberi label apalagi kalau yang diberikan contoh oleh pejabat itu tampilan-tampilan fisik misalnya celana cingkrang," ujar Sukamta.
 
Dia menilai ini penting sebelum dilakukan program deradikalisasi. Sukamta khawatir
ketidakjelasan menimbulkan persepsi buruk dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
 
“Kalau ini tidak ada transparansi metodologi penanganan dan yang ada hanya omongan-omongan serampangan dari para pejabat publik nanti akan menimbulkan masalah baru,” tutur Sukamta.
 
Sukamta menyarankan program deradikalisasi didiskusikan pada Komisi I DPR. Ini supaya program tak menjadi sia-sia.
 
"Jelaskan kepada DPR dialog, ini loh kebijakan kami ini, program kami ini, kegiatan kami ini," ujar dia.
 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius bakal bekerja sama dengan Kementerian Agama menerjunkan 260 ribu penceramah. Para penceramah itu diminta terlibat menangkal radikalisme di Indonesia.
 
"Pak Menteri Agama mengatakan pada saat bertemu Wapres (Wakil Presiden Ma'ruf Amin), kita punya 260 ribu penceramah dan akan kita aktifkan itu," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Pusat, Kamis, 21 November 2019.
 
Sebanyak 260 ribu penceramah itu akan ditempatkan di wilayah prioritas. BNPT juga akan berkerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program itu.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif