Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendorong pemerintah menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani masalah Papua. Memprioritaskan keamanan dapat memunculkan ekskalasi kerusuhan susulan.
"Sebetulnya kekhawatiran kami yang lebih besar adalah kepentingan sektor-sektor keamanan termasuk TNI untuk pengerahan pasukan ke Papua," kata Ketua Pengembangan Organisasi YLBHI Febi Yonesta di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 1 September 2019.
Dia pun menyayangkan penangkapan delapan orang terduga pengibar bendera bintang kejora di depan Istana Negara, Jakarta. Pengibaran bendera seharusnya dianggap hanya sebagai kebebasan berekspresi.
"Tindakan mengekpresikan pengibaran bendera bintang kejora, atau menentukan nasib sendiri yang dilakukan aktivis Papua itu termasuk tindakan hak kebebasan berekspresi yang mestinya tidak dikriminalkan," jelas dia.
Pengibaran bendera, kata dia, tidak mengancam kedaulatan negara dan pemerintah. Pemerintah pun dinilai perlu berkaca kepada pandangan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Beliau (Gus Dur) melihat bahwa bendera bintang kejora sebagai umbul-umbul saja. Itu simbol budaya masyarakat Papua yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan," ucap Febi.
Polisi menangkap delapan orang terkait pengibaran bendera bintang kejora di Istana Negara Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Salah satunya adalah juru bicara Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua, Surya Anta Ginting.
"Setelah kita lakukan evaluasi, ada delapan orang yang kita tangkap dari tempat berbeda-beda, ada yang di asrama, ada juga yang sedang unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendorong pemerintah menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam menangani masalah Papua. Memprioritaskan keamanan dapat memunculkan ekskalasi kerusuhan susulan.
"Sebetulnya kekhawatiran kami yang lebih besar adalah kepentingan sektor-sektor keamanan termasuk TNI untuk pengerahan pasukan ke Papua," kata Ketua Pengembangan Organisasi YLBHI Febi Yonesta di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 1 September 2019.
Dia pun menyayangkan penangkapan delapan orang terduga pengibar bendera bintang kejora di depan Istana Negara, Jakarta. Pengibaran bendera seharusnya dianggap hanya sebagai kebebasan berekspresi.
"Tindakan mengekpresikan pengibaran bendera bintang kejora, atau menentukan nasib sendiri yang dilakukan aktivis Papua itu termasuk tindakan hak kebebasan berekspresi yang mestinya tidak dikriminalkan," jelas dia.
Pengibaran bendera, kata dia, tidak mengancam kedaulatan negara dan pemerintah. Pemerintah pun dinilai perlu berkaca kepada pandangan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Beliau (Gus Dur) melihat bahwa bendera bintang kejora sebagai umbul-umbul saja. Itu simbol budaya masyarakat Papua yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan," ucap Febi.
Polisi menangkap delapan orang terkait pengibaran bendera bintang kejora di Istana Negara Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Salah satunya adalah juru bicara Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua, Surya Anta Ginting.
"Setelah kita lakukan evaluasi, ada delapan orang yang kita tangkap dari tempat berbeda-beda, ada yang di asrama, ada juga yang sedang unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
