Jakarta: Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritisi kinerja panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut ada yang salah dalam proses penjaringan calon pimpinan KPK.
"Kinerja pansel dan proses seleksi cacat hukum dan moral," kata Asfinawati di Gedung LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu 28 Juli 2019.
Asfinawati mengaku mendapat informasi kalau ada peserta capim KPK yang mendapat nilai kecil namun tetap diloloskan. Selain itu, ada juga makalah peserta yang tidak memenuhi syarat, tapi tetap diloloskan.
Menurut Asfinwati, ada pula makalah yang diberi nama dan lolos. Padahal, sesuai peraturan, makalah yang diserahkan tidak boleh diberi nama agar pemeriksa netral menilai.
"Informasi dari whistle blower ini yang harus membuktikan adalah pansel. Bukan masyarakat sipil atau media karena datanya di pansel dan tertutup," ujar Asfinawati.
Baca: Psikotes Buat Bingung Capim KPK
Menurut dia, pansel seharusnya mengecek ulang seluruh penilaian tersebut. Sebab, tugas pansel adalah menyeleksi, bukan sekadar meloloskan nama-nama capim.
Asfinawati mengatakan penilaian integritas bukan sekadar soal pengetahuan, namun rekam jejak. Rekam jejak bisa dilihat melalui apakah yang bersangkutan menaati peraturan negara dan internal institusinya.
"Seleksi pun harus dilakukan dengan ketat dan tidak boleh langsung percaya pada pengakuan capim," ujarnya.
Asfinawati menilai pansel seharusnya mengonfirmasi rekam jejak capim ke masyarakat, penegak hukum, bahkan KPK. Pelaksanaannya pun harus mendalam dan bukan sekadar formalitas.
"Ketika pansel melakukan uji integritas di atas orang-orang yang tidak beintegritas, maka prosesnya cacat," pungkas dia.
Jakarta: Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritisi kinerja panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut ada yang salah dalam proses penjaringan calon pimpinan KPK.
"Kinerja pansel dan proses seleksi cacat hukum dan moral," kata Asfinawati di Gedung LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu 28 Juli 2019.
Asfinawati mengaku mendapat informasi kalau ada peserta capim KPK yang mendapat nilai kecil namun tetap diloloskan. Selain itu, ada juga makalah peserta yang tidak memenuhi syarat, tapi tetap diloloskan.
Menurut Asfinwati, ada pula makalah yang diberi nama dan lolos. Padahal, sesuai peraturan, makalah yang diserahkan tidak boleh diberi nama agar pemeriksa netral menilai.
"Informasi dari whistle blower ini yang harus membuktikan adalah pansel. Bukan masyarakat sipil atau media karena datanya di pansel dan tertutup," ujar Asfinawati.
Baca: Psikotes Buat Bingung Capim KPK
Menurut dia, pansel seharusnya mengecek ulang seluruh penilaian tersebut. Sebab, tugas pansel adalah menyeleksi, bukan sekadar meloloskan nama-nama capim.
Asfinawati mengatakan penilaian integritas bukan sekadar soal pengetahuan, namun rekam jejak. Rekam jejak bisa dilihat melalui apakah yang bersangkutan menaati peraturan negara dan internal institusinya.
"Seleksi pun harus dilakukan dengan ketat dan tidak boleh langsung percaya pada pengakuan capim," ujarnya.
Asfinawati menilai pansel seharusnya mengonfirmasi rekam jejak capim ke masyarakat, penegak hukum, bahkan KPK. Pelaksanaannya pun harus mendalam dan bukan sekadar formalitas.
"Ketika pansel melakukan uji integritas di atas orang-orang yang tidak beintegritas, maka prosesnya cacat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
