Eks Ketua Umum PPP Rommahurmuziy. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Eks Ketua Umum PPP Rommahurmuziy. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Romahurmuziy Klaim Pernah Dilobi Eks Pimpinan KPK

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 14 Januari 2020 01:31
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy (Romy) mengaku pernah dilobi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019. Lobi terkait dukungan guna memperoleh jabatan tertentu.
 
Romy menerangkan eks pimpinan KPK itu melobi agar PPP memberikan dukungan terkait jabatan tertentu. Menurut Romy, eks pimpinan KPK itu juga minta direkomendasikan ke sejumlah pimpinan partai politik.
 
"Tentu dengan sejumlah komitmen atau janji," kata Romy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, seperti melansir Antara, Senin, 13 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Romy tak menyebut identitas eks komisioner Lembaga Antirasuah dimaksud. Ia hanya menjelaskan kerabat eks pimpinan KPK tersebut meminta posisi sebagai pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
 
"Meskipun akhirnya komisioner itu tidak terpilih karena gugur sebelum masuk ke DPR. Apakah sang komisioner tahu? Wallahu a'lam," ujar Romy.
 
Menurut Romy, hal ini mirip dengan kelakukan sepupunya, Abdul Wahab dan Abdul Rohim. Ia mengeklaim tak tahu kalau dua sepupunya itu mengapitalisasi atau mengambil manfaat atas posisinya sebagai ketua umum PPP.
 
"Namun publik sudah dibentuk opininya untuk menyalahkan saya. Apakah ini juga bisa disebut trading in influence (memperdagangkan pengaruh)? Yang ingin saya katakan adalah, bukan merupakan sebuah kejahatan apabila seorang pejabat publik meneruskan aspirasi para pemangku kepentingan untuk sebuah jabatan," papar Romy.
 
Eks Ketum PPP itu menuturkan seseorang cenderung memanfaatkan pejabat yang dikenal untuk mencari keuntungan. Bisa dari keluarga, almamater atau organisasi.
 
"Dengan demikian, proses penyampaian aspirasi yang saya lakukan dalam kasus Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi adalah sah dan merupakan hak dan kewajiban belaka berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik," jelas Romy.
 
Dalam kasus ini, jaksa KPK menuntut Romy dihukum empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan.
 
Romy dinilai terbukti menerima hadiah atau suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanudin total Rp325 juta. Kemudian dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi sebesar Rp91,4 juta.
 
Dalam perkara suap Haris, jaksa menilai Romy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua, yakni Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Kemudian di dakwaan kedua alternatif kedua, yakni menerima suap dari Muafaq, Romy dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif