Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipanggil Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa, 15 Juni 2021. Namun, Lembaga Antikorupsi menyebut sudah mengirim utusan ke Komnas HAM, Senin, 14 Juni 2021.
"Kepala biro hukum dan pelaksana tugas (Plt) kepala bagian litigasi KPK telah mendatangi Komnas HAM untuk meminta klarifikasi langsung atas dugaan isu-isu HAM yang dilaporkan pengadu," kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 15 Juni 2021.
Menurut dia, utusan KPK diterima Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. Anam sudah memberikan penjelasan kepada KPK untuk menyiapkan jawaban atas aduan tentang proses tes wawasan kebangsaan (TWK).
Baca: Ketika Firli Bahuri Dituduh Mencuri
"Penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat jawaban Komnas HAM kepada KPK," ujar Ali.
Ali mengatakan Lembaga Antikorupsi sedang mendalami penjelasan dari Komnas HAM. KPK segera memberikan jawaban atas penjelasan itu.
"Koordinasi dan komunikasi yang baik ini, sebagai bentuk komitmen KPK menghormati tupoksi Komnas HAM sekaligus untuk memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan Komnas HAM," tutur Ali.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) dipanggil Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa, 15 Juni 2021. Namun, Lembaga Antikorupsi menyebut sudah mengirim utusan ke Komnas HAM, Senin, 14 Juni 2021.
"Kepala biro hukum dan pelaksana tugas (Plt) kepala bagian litigasi KPK telah mendatangi Komnas HAM untuk meminta klarifikasi langsung atas dugaan isu-isu HAM yang dilaporkan pengadu," kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada
Medcom.id, Selasa, 15 Juni 2021.
Menurut dia, utusan KPK diterima Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. Anam sudah memberikan penjelasan kepada KPK untuk menyiapkan jawaban atas aduan tentang proses tes wawasan kebangsaan (
TWK).
Baca:
Ketika Firli Bahuri Dituduh Mencuri
"Penjelasan inilah yang sebelumnya tidak tertuang dalam surat jawaban Komnas HAM kepada KPK," ujar Ali.
Ali mengatakan Lembaga Antikorupsi sedang mendalami penjelasan dari Komnas HAM. KPK segera memberikan jawaban atas penjelasan itu.
"Koordinasi dan komunikasi yang baik ini, sebagai bentuk komitmen KPK menghormati tupoksi Komnas HAM sekaligus untuk memperoleh gambaran informasi yang dibutuhkan Komnas HAM," tutur Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)