Konferensi pers penetapan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Konferensi pers penetapan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Penahanan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Diperpanjang

Nasional KPK Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin Dodi Reza Tersangka Suap
Candra Yuri Nuralam • 05 November 2021 18:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Dia ditahan selama 40 hari ke depan.
 
"Terhitung mulai 5 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 November 2021.
 
Ali mengatakan pihaknya perlu waktu mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin. Perpanjangan penahanan agar penyidik bisa mencari bukti dan memeriksa saksi lain ke depannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga memperpanjang penahanan Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Ketiganya ditahan selama 40 hari ke depan.
 
Dodi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Sementara itu, Herman ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.
 
"EU (Eddi Umari) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara itu, SUH (Suhandy) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih," tutur Ali.
 
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.
 
Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Baca: Bupati Musi Banyuasin Diduga Minta Duit Buat Pengerjaan Proyek
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif