Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan/MI/Rommy P/ip
Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan/MI/Rommy P/ip

Wawan Disebut jadi Konduktor Proyek Alkes untuk Atut

Nasional alkes banten
Surya Perkasa • 15 Maret 2017 21:36
medcom.id, Jakarta: Saksi yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) RS Rujukan Provinsi Banten membenarkan peran penting Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan dinilai berperan sebagai konduktor proyek. 
 
Salah satu yang membenarkan hal ini yaitu Mantan Kepala Dinas Kesehatan Banten, Djadja Buddy Suhardja. Djadja mengakui ada kendali adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam proses penentuan anggaran dan pelaksanan proyek tersebut.
 
"Saya diminta koordinasi dengan pak Wawan," kata Djadja saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Djadja, Wawan telah diberi jalan oleh Atut untuk mengkoordinasikan proyek dinas-dinas Provinsi Banten. Untuk Dinas Kesehatan yang dipimpin Djadja, Wawan mengatur agar anggaran yang disepakati DPRD Provinsi Banten dalam APBD 2012 sebesar Rp 208 miliar. Padahal awalnya anggaran untuk alkes tak sampai Rp200 miliar.
 
Pengaturan dilakukan wawan, lanjut Djadja, bahkan hingga ke nama-nama peserta penunjukan langsung. Begitupun Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diatur oleh perusahaan, yang direkomendasikan Wawan.
 
Yuni Astuti dari PT Java Medica dan Dadang Prijatna dari PT BPP milik Wawan, adalah dua orang yang dipercaya untuk mengatur HPS dan RKA. Hal ini pun dikritik oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
 
"Kok bapak yang kepala dinas, justru diatur Wawan yang bukan siapa-siapa di Pemprov Banten?" kata JPU Budi Nugroho dalam Sidang.
 
Djadja, mengaku tidak berdaya dan terpaksa harus mengamankan pelaksanaan tender tersebut. Tak hanya kepada Wawan, tapi Djadja dan jajaran tak berdaya di hadapan anak buah Wawan.
 
"Saya sudah tidak berdaya waktu itu. Karena itu perintah Pak Wawan. Kami harus patuh juga pada Bu Yuni, yang  berikan harga alkes itu dari Bu Yuni," kata Djadja.
 
Peran Wawan yang mengatur proyek ini pun diakui oleh Widodo Hadi, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten.
 
"Memang Pak Wawan ikut hadir dalam rapat (alkes)," kata Widodo dalam persidangan.
 
Widodo pun mengakui sebenarnya tidak ada masalah bila swasta ikut dalam rapat hingga batas koordinasi. Namun dia mengaku tahu Wawan mengatur proyek-proyek dan kepala dinas tidak bisa menolak karena sudah "terkekang" rasa takut dan pernyataan loyal.

 
(DHI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif