Johanis Tanak Bela Luhut Soal Jangan Sering OTT
Candra Yuri Nuralam • 20 Desember 2022 23:58
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membela Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ucapannya soal jangan banyak-banyak operasi tangkap tangan (OTT) dinilai benar.
"Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Desember 2022.
Johanis mengatakan Luhut ingin adanya sistem digital untuk menutup celah korupsi terjadi di Indonesia. Dengan begitu, OTT tak perlu dilakukan lagi.
"Jadi jangan disalah artikan maksud beliau, dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan tangkap tangan," ucap Johanis.
Johanis juga menegaskan OTT bukan patokan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena, operasi senyap itu mengartikan tindakan koruptif masih terjadi di Tanah Air.
"Untuk itu beliau mengharapkan dengan menggunakan digitalisasi pada birokrasi, maka diharapkan tidak ada lagi tangkap tangan," ujar Johanis.
Sebelumnya, Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai menjelekkan negara jika sering dilakukan.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ujar Luhut.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membela Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ucapannya soal jangan banyak-banyak operasi tangkap tangan (OTT) dinilai benar.
"Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Desember 2022.
Johanis mengatakan Luhut ingin adanya sistem digital untuk menutup celah korupsi terjadi di Indonesia. Dengan begitu, OTT tak perlu dilakukan lagi.
"Jadi jangan disalah artikan maksud beliau, dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan tangkap tangan," ucap Johanis.
Johanis juga menegaskan OTT bukan patokan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena, operasi senyap itu mengartikan tindakan koruptif masih terjadi di Tanah Air.
"Untuk itu beliau mengharapkan dengan menggunakan digitalisasi pada birokrasi, maka diharapkan tidak ada lagi tangkap tangan," ujar Johanis.
Sebelumnya, Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai menjelekkan negara jika sering dilakukan.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah kita, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang menangkap pejabat korup.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap itu enggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ujar Luhut. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
