Logo KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Logo KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

KPK Soroti Kebijakan Swastanisasi Air Minum

Nasional swastanisasi air
Fachri Audhia Hafiez • 10 Mei 2019 16:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kebijakan swastanisasi air minum di Ibu Kota Jakarta. Lembaga Antirasuah meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena kebijakan itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas.
 
"Karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini, dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.
 
Febri meminta Pemprov DKI memperhatikan segala persoalan yang sudah dibahas dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA). Sebab, ada banyak risiko penyimpangan bila Pemprov DKI lalai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam proses peradilan, kata dia, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama. Disinyalir, kerugian sebesar Rp1,2 triliun berdampak antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja.
 
"Meskipun MA telah memutus peninjauan kembali (PK) dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas," ujar Febri.
 
Komisi Antikorupsi berharap kebijakan tersebut berjalan secara akuntabel. Pemprov DKI harus menerapkan integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan.
 
"Hal ini penting dilakukan agar meminimalisir risiko terjadinya korupsi di masa mendatang," ucap Febri.
 
Sejak tahun 1998, pengelolaan air minum di Jakarta dikelola oleh dua perusahaan swasta, yaitu Aetra untuk wilayah timur Jakarta dan Palyja untuk wilayah barat Jakarta. Semenjak itu konsesi dipegang oleh swasta dan PAM JAYA berperan sebagai pengawas.
 
Studi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang dibentuk oleh Gubernur menyimpulkan bahwa kemungkinan kecil bagi mitra swasta untuk mencapai target yang ditetapkan pada awal perjanjian dengan skema perjanjian kerja sama saat ini.
 
PAM JAYA diminta Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan air minum perpipaan di Jakarta untuk memastikan target layanan dasar air minum perpipaan dapat dituntaskan di 2030 dengan akses 100 persen, sejalan dengan amanat PBB dalam pembangunan yang bekelanjutan (SDG) yang menargetkan 100 persen cakupan layanan pada 2030.
 
PD PAM Jaya dan PT. Aetra Air Jakarta telah menyepakati penghentian swastanisasi air. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan awal (head of agreement atau HoA) antara PT Aetra dan PAM JAYA.
 
Kesepakatan itu ditandatangai antara Direktur Utama PAM JAYA, Priyatno Bambang Hernowo dan Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, Edy Hari Sasono. HoA ini menjadi langkah awal untuk melaksanakan perintah Anies untuk mengambil alih pengelolaan air bersih.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif