Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Foto:MI/Rommy
Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Foto:MI/Rommy

Bupati Cianjur Minta Maaf

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 13 Desember 2018 22:16
Jakarta: Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar (IRM) mengaku bersalah setelah ditetapkan sebagai tersangka Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Cianjur.
 
"Saya memohon maaf kepada warga masyarakat kabupaten Cianjur," kata Irvan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.
 
Meski meminta maaf, Irvan tetap merasa tak terlibat langsung dalam kasus korupsi DAK Pendidikan. Ia berkukuh kalau anak buahnya yang telah melakukan praktik rasuah. Padahal, Irvan diduga kuat telah memotong DAK pendidikan untuk 140 sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini kelalaian saya dalam mengawasi aparat pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah melanggar hukum," ujarnya.
 
Orang nomor satu di Cianjur ini bakal bertanggungjawab. Dia berharap kasusnya sebagai pelajaran untuk kepala daerah lain agar tidak terlibat tindak pidana korupsi. "Semoga ke depan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua juga aparat Pemerintahan Kabupaten Cianjur untuk menciptakan pemerintah yang bersih," pungkasnya.
 
Baca:KPK Tahan Bupati Cianjur
 
KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Irvan ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.
 
Dalam kasus ini, Irvan diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Irvan juga diduga telah memerintahkan jajarannya agar memotong dana yang telah dialokasikan ke 140 SMP.
 
Atas perbuatannya, keempat tersangka tersebut dijerat Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif